“PERSEPSI PARA PENGAMBIL KEBIJAKAN TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG RI NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN PADA BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR”

RENITA ANGGRAINI, 071016077 (2014) “PERSEPSI PARA PENGAMBIL KEBIJAKAN TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG RI NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN PADA BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR”. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2014-anggrainir-34071-6.abstr-k.pdf

Download (107kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
134.gdlhub-gdl-s1-2014-anggrainir-FULLTEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Persepsi Para Pengambil Kebijakan pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur terhadap Implementasi Undang – Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, terutama mengenai ketentuan dan prinsip dasar penyelenggaraan dan pengelolaan kears ipan seperti yang tercantum dalam Undang – Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, serta untuk mengetahui apa faktor pendukung dan kendala yang dihadapi Para Pengambil Kebijakan dalam upaya implementasi Undang – Undang tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dianalisis secara kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, studi dokumentasi dan studi kepustakaan, angket, serta wawancara dengan responden yang terdiri dari Para Pengambil Kebijakan pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Tmur. Sedangkan teknik analisis data menggunakan Model Interactive dari Miles & Huberman dengan aktifitas tewrdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Para Pengambil Kebijakan di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur memeberikan tanggapan positif bahwa dengan adanya undang – undang RI Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan tersebut memberikan dampak yang positif untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kearsipan. Meskipun demikian ada juga dari Para Pengambil Kebijakan yang berpendapat harus adanya dari pihak terkait terutama pemerintah untuk mewujudkan pelaksanaan Undang – Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Selain itu Para Pengammbil kebijakan juga memberikan tanggapan yang possitif terhadap Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Tata Kearsipan di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pendapat lain yang ditemuakan adalah perlu adanya revitalisasi baik dari Sumber daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Anggaran dan lain sebagainya. Faktor pendukung yang dihadapi oleh masing – masing para pengambil kebijakan di Baperpusib dalam upaya implementasi Undang – Undang tersebut berbeda – beda yakni komitmen pemimpin, tersedianya SDM yang mempuni, sarana dan prasarana kearsipan, pengembangan sistem kearsipan yang applicable, dana yang memadai dan peran pemerintah.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FIS. IIP. 90/14 Ang p
Uncontrolled Keywords: ARCHIVES-LAW AND LEGISLATION
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7585-7595 Social legislation
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Informasi dan Perpustakaan
Creators:
CreatorsEmail
RENITA ANGGRAINI, 071016077UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorKoko Srimulyo, Drs., M.SiUNSPECIFIED
Depositing User: Yuliana Ariandini Ayuningtyas
Date Deposited: 25 Nov 2014 12:00
Last Modified: 25 Aug 2016 02:56
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/15811
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item