Eryk Prasetyo (2015) Sengketa Antara Pedagang Kaki Lima, Warga Dan Satpol Pp (Studi Kasus Sengketa Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Gresikkan-Ploso-Bronggalan). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (539kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (269kB)
	Text (BAB 1) 3. BAB I.pdf Download (386kB)
	Text (BAB 2) 4. BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 21 May 2023. Download (289kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 5. BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 21 May 2023. Download (600kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 6. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 21 May 2023. Download (209kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (175kB)
	Text (LAMPIRAN) 8. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 21 May 2023. Download (414kB) | Request a copy

Abstract

Pedagang kaki lima yang dapat disingkat menjadi PKL dapat kita jumpai di pinggiran jalan Kota Surabaya. Para PKL ini pada umumnya berjualan menggunakan tempat-tempat yang secara fungsinya tidak digunakan sebagai tempat berjualan. Para pedagang kaki lima ini biasanya memanfaatkan fasilitas umum seperti trotoar, badan jalan, taman, sebagai tempat berjualan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kasus sengketa (trouble case method) yang diutarakan Hoebel (1983) dalam Irianto, 2005:27-28). Metode kasus sengketa digunakan untuk memperoleh informasi serta menganalisis menegenai hukum yang senyatanya dianut oleh masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini dapat diketahui dari tahap-tahap sengketa serta bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang ditempuh masing-masing pihak yang bersengketa yaitu tahap pra konflik yang dimulai dari keresahan warga karena keberadaan PKL di wilayah Jalan Gresikkan-Ploso-Bronggalan dan berlanjut ke tahap konflik ketika warga melapor kepada Satpol PP tentang keberadaan PKL yang dianggap menggangu kebersihan dan ketertiban lingkungan setempat. Warga meminta kepada Satpol PP Kecamatan Tambaksari agar PKL di wilayah tersebut ditertibkan sehingga kasus ini pun masuk dalam tahap sengketa. Menanggapi laporan tersebut Satpol PP Kecamatan Tambaksari menindaklanjuti laporan warga dengan cara melakukan penertiban PKL di jalan Bronggalan-Gresikkan-Ploso. Menanggapi tindakan penertiban tersebut para PKL di berkeingan untuk tetap bertahan sehingga terjadi proses negosiasi antara PKL dan Satpol PP yang menghasilkan beberapa kesepakatan. Kesepakatan yang dihasilkan adalah aturan tentang tempat berjualan,waktu operasional PKL dan kebersihan lingkungan namun tidak semua kesepakatan tersebut ditaati PKL. Penyelesaian yang dilakukan Satpol PP terhadap PKL yang melanggar kesepakatan tersebut dilakukan dengan cara paksaan sedangkan penyelesaian sengketa yang dilakukan PKL yang melanggar kesepakatan adalah menghindar dari Satpol PP. Budaya hukum yang terbentuk dapat dilihat dari substansi hukum yaitu Peraturan daerah no 17 tahun 2003 hanya sebatas aturan yang dibuat namun tidak diterapkan sepenuhnya oleh struktur hukum yaitu satpol PP dalam mengangani penertiban PKL di wilayah tersebut . Para pedagang kaki lima di kawasan jalan Gresikkan-Bronggalan-Ploso tidak mentaati aturan perda tersebut karena merasa lahan fasilitas umum yang mereka gunakan untuk berjualan bukan milik siapapun sehingga dapat dimanfaatkan sebagai tempat berjualan yang bebas dari uang sewa.

Actions (login required)

View Item