STUDI DESKRIPTIF TENTANG PROSES INSTITUSIONALISASI DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH KELURAHAN KAPAS MADYA BARU KECAMATAN TAMBAKSARI SURABAYA

HENDRA TRISETIJA MAHARDIKA, 071111070 (2015) STUDI DESKRIPTIF TENTANG PROSES INSTITUSIONALISASI DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH KELURAHAN KAPAS MADYA BARU KECAMATAN TAMBAKSARI SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2015-mahardikah-38742-9.abstr-i.pdf

Download (337kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
296.gdlhub-gdl-s1-2015-mahardikah-FULLTEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://www.lib.unair.ac.id

Abstract

Pemekaran wilayah merupakan sebuah kebijakan yang disusun dengan berbagai macam tujuan tertentu. Salah satunya adalah tujuan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Pemekaran wilayah terjadi salah satunya karena sistem pelayanan yang ada dirasa tidak mampu memberikan kepuasan publik. Kelurahan Kapas Madya Baru mengalami pemekaran pada tahun 2010. Pada tahun 2011 Kelurahan Kapas Madya Baru sudah mampu menunjukkan prestasi di salah satu wilayah RW, yaitu sebagai wilayah yang merdeka dari sampah. Akan tetapi ada permasalahan yang terjadi yaitu jabatan kasi pembangunan masih kosong, sedangkan keberadaan staff juga mengalami kekurangan. Hal ini menjadi kendala karena pemekaran wilayah yang tujuan awalnya agar memberikan pelayanan yang memuaskan ternyata juga masih ada kekurangan dalam memenuhi aparat yang memberikan pelayanan. Kesimpulan dari Penelitian ini adalah pemekaran wilayah memang dianggap efektif dalam meningkatkan kepuasan publik, tetapi tidak efisien. Hal tersebut dikarenakan untuk mencapai kepuasan publik melalui pemekaran wilayah, tidak mengatasi pokok permasalahan. Biaya yang dibutuhkan sangat besar, memberikan beban APBD, waktu yang dibutuhkan lama, menguras banyak tenaga dan menjadi bukti cacatnya sebuah sistem birokrasi. Seharusnya pemekaran wilayah tidak perlu dilakukan, yang perlu dilakukan adalah memperbaiki alur birokrasi, memperbaiki kualitas pelayanan dan mengatur jumlah pertumbuhan penduduk

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FIS. AN. 63/15 Mah s
Uncontrolled Keywords: PUBLIC POLICY; DEVISION POLICY; VILLAGE
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3220 Public policy
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Administrasi Negara
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
HENDRA TRISETIJA MAHARDIKA, 071111070UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorSunaryo, Drs., M.PstUNSPECIFIED
Depositing User: Yuliana Ariandini Ayuningtyas
Date Deposited: 28 Oct 2015 12:00
Last Modified: 16 Sep 2016 04:01
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/16095
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item