CITRA ADELIA, 070912037 (2013) PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH BANGLADESH TERHADAP KAUM ROHINGYA DI PERBATASAN BANGLADESH-MYANMAR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-adeliacitr-25846-9.abstr-k.pdf Download (474kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2013-adeliacitr-25846-FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini menelaah perubahan kebijakan Bangladesh terkait kaum Rohingya di perbatasan Bangladesh-Myanmar. Sejak Myanmar merdeka dan dipimpin oleh rezim junta militer, etnis Rohingya tidak diakui sebagai bagian dari masyarakat Myanmar setelah dilaksanakannya Operasi Naga Min di tahun 1977. Tindakan represif pemerintah Myanmar memaksa kaum Rohingya untuk mencari perlindungan ke Bangladesh, Thailand, dan Malaysia. Arus migrasi terbesar menuju Bangladesh karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Myanmar. Tahun 1992, gelombang kedua arus migrasi paksa Rohingya sebanyak seperempat juta orang datang kembali ke Bangladesh. Setelah 4 dekade menerima aliran migrasi paksa kaum Rohingya, pemerintah Bangladesh menyatakan keengganannya untuk memberi perlindungan bagi kaum Rohingya. Sebab dari perubahan kebijakan Bangladesh yang semula menerima kemudian menolak menjadi pijakan utama permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut dianalisis menggunakan metode eksplanatif dengan teori sekuritisasi sebagai dasar argumen. Teori ini akan diperkuat dengan konsep persepsi ancaman, humanitarianism, human security problem, dan keamanan nasional. Pendekatan teoritik ini memunculkan jawaban sementara bahwa penolakan kaum Rohingya di Bangladesh disebabkan oleh perubahan persepsi Bangladesh dalam memandang isu migrasi yang semula merupakan isu kemanusiaan kemudian bertransformasi menjadi isu keamanan manusian dan isu keamanan nasional. Metamorfosis isu ini dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan politik Bangladesh. Persaingan dalam mendapatkan pekerjaan, kemunculan gerakan anti- Rohingya, dan pecahnya konflik agama di Bangladesh berbuah pada pemulangan paksa serta penolakan akses masuk kaum Rohingya dan bantuan internasional. Berdasarkan temuan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa aliran migrasi paksa Rohingya dipandang oleh Bangladesh tidak hanya sekedar sebagai sebuah isu kemanusiaan, namun telah menjadi isu yang mengancam sektor ekonomi, sosial, dan politik Bangladesh yang pada akhirnya dipandang sebagai sebuah bentuk ancaman keamanan nasional yang membutuhkan tindak sekuritisasi.

Actions (login required)

View Item