Nesiawan Ferdinand Putro Santoso, 070913070 (2013) GERAKAN BURUH KABUPATEN SIDOARJO : ( STUDI KASUS PC FSP KEP SPSI SIDOARJO DALAM MENUNTUT KENAIKAN UMK TAHUN 2013). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-santosones-28497-6.abstr-k.pdf Download (62kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 6.pdf Restricted to Registered users only Download (722kB) | Request a copy

Abstract

Peraturan mengenai upah minimum diperkenalkan untuk membatasi perolehan gaji yang diterima oleh buruh dalam sebulan. Regulasi upah minimum juga membatasi perusahaan agar tidak memberi gaji buruh dibawah batas minimum. Upah minimum di Indonesia disebut dengan UMK (Upah Minimum Kerja) dan UMSk (Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota). Nilai UMK dilakukan berdasarkan penghitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan melalui survei oleh Dewan Pengupahan Kabupaten. Namun nilai UMK yang ditetapkan tak pernah memenuhi kebutuhan hidup buruh secara riil di lapangan. Komponen yang dimasukkan dalam KHL kurang memadai tanpa kualitas yang layak. Hal inilah yang membuat buruh menuntut kenaikan UMK secara rutin tiap tahun. Upaya buruh untuk menuntut kenaikan UMK mencapai hasilnya tahun 2012. Penelitian fokus pada gerakan buruh Sidoarjo yang dimotori oleh PC FSP KEP SPSI Sidoarjo dalam menuntut kenaikan UMK tahun 2013. Penelitian menggunakan studi deskriptif kualitatif guna mendapatkan pemahaman rinci tentang mobilisasi gerakan buruh Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah studi kasus. Peneliti menggunakan teori mobilisasi Charles Tilly untuk memahami gerakan yang dilakukan oleh PC FSP KEP SPSI Sidoarjo dalam.menuntut kenaikan UMK tahun 2013. Gerakan buruh yang dilakukan oleh PC FSP KEP SPSI KEP Sidoarjo terjadi melalui pembentukan kesamaan pandangan dalam internal PC FSP KEP Sidoarjo terlebih dahulu. Selanjutnya para pengurus akan bekerja sama dengan serikat pekerja buruh lainnya untuk membuat tekanan ke pemerintah dalam menetapkan UMK bertambah besar. Penelitian ini menemukan terjadi hambatan eksternal dan internal dalam mobilisasi gerakan buruh. Hambatan dari dalam eksternal buruh adalah jam kerja dan pihak manajemen perusahaan, selain itu pemerintah terkadang bersifat represif. Hambatan dari internal buruh adalah regenerasi yang buruk dikalangan aktivis buruh.

Actions (login required)

View Item