KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN SIDOAJO

CINTATYA CINDY BILQISA, 071013021 (2014) KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN SIDOAJO. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2014-bilqisacin-30586-5.abstr-k.pdf

Download (118kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
9.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penetapan PKL selalu menjadi permasalahan disetiap daerah. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ingin mengembalikan fungsi semula alun-alun menjadi ruang terbuka hijau yang menjadi tempat berdagang para PKL. Kemudian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan kebijakan bahwa PKL yang berada di area alun-alun Sidoarjo harus ditertibkan. Para PKL ini dianggap telah melanggar Perda Kabupaten Sidoarjo No.5 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Sidoarjo. Didalam perda tersebut mengatur orang atau badan hukum dilarang untuk melakukan usaha tertentu dijalan, jalur hijau, taman dan tempat umum. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai Bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Sidoarjo dan juga mengetahui dampak atas kebijakan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian adalah deskriptif. Pemelihan informan dilakukan secara purposive sample dimana informan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview) dan studi dokumentasi, dan mengambil informasi tambahan dengan menggunakan dokumen sumber data dan juga pencarian data secara online. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo merelokasi Pedagang Kaki Lima yang awal di alun-alun ke GOR (Gelanggang Olah Raga) Delta Sidoarjo, pemerintah menggunakan kebijakan membedakan yaitu yang direlokasi hanya warga Sidoarjo saja. Dan dengan dampak yang bisa dikatakan tidak terduga sebelumnya yaitu meluasnya Pedagang Kaki Lima dalam mencari lahan-lahan untuk berjualan. Jadi bisa dianggap kebijakan yang ada belum sesuai dengan implementasi yang seharusnya.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 Fis.P.12/14 Bil k
Uncontrolled Keywords: WISDOM
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3220 Public policy
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
CINTATYA CINDY BILQISA, 071013021UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorAli Sahab, S.IP., M.Si.UNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with email okta@lib.unair.ac.id
Date Deposited: 25 Mar 2014 12:00
Last Modified: 06 Sep 2016 05:56
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/16600
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item