KONFLIK KEPENTINGAN DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN PELABUHAN

SURYA FLORAHMAN, 070517595 (2011) KONFLIK KEPENTINGAN DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN PELABUHAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2011-florahmans-20164-fisan0-k.pdf

Download (334kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2011-florahmans-16914-fisan0-k.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Lokasi penelitian adalah PT. Pelabuhan Indonesia III cabang Tanjung Perak dan Pemerintah Kota Surabaya. Teknik pemilihan informan menggunakan metode purposive non-random (pilihan berdasarkan alasan tertentu). Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara. Teknik analisis data dengan menggunakan metode triangulasi. Dasar diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah untuk mengatur penyelenggaraan pelayaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta, dan otonomi daerah dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional. Dengan pemberlakuan otonomi daerah dan Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008, permasalahan yang muncul adalah di seputar masalah pengelolaan pelabuhan yang berada di suatu daerah tertentu dengan berdasarkan pemberian hak otonomi kepada Kabupaten/Kota di Indonesia. Selain itu, juga berkaitan dengan masalah pembagian keuntungan dari pengelolaan pelabuhan di daerah antara pengelola pelabuhan dengan pemerintah daerah setempat. Konflik akan muncul antara PT. Pelabuhan Indonesia III cabang Tanjung Perak selaku pengelola Pelabuhan Tanjung Perak dengan Pemerintah Kota Surabaya. Bentuk konflik kepentingan dalam kebijakan pengelolaan pelabuhan adalah konflik antar kelompok dimana kelompok-kelompok yang terlibat adalah kelompok yang masih berkaitan secara hierarki yaitu antara pemerintah pusat melalui kepemilikan sahamnya di PT. Pelabuhan Indonesia III cabang Tanjung Perak sebagai BUMN yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan selaku pengelola Pelabuhan Tanjung Perak dengan pemerintah daerah setempat dimana Pelabuhan Tanjung Perak berkedudukan yaitu Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan upaya penyelesaian konfliknya adalah dengan cara kompromi dan integrasi. Kata kunci: Konflik, Kepentingan, Kebijakan, Pengelolaan, Pelabuhan

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK2 Fis. AN. 07/11 Flo k
Uncontrolled Keywords: CONFLIC OF INTERESTS
Subjects: H Social Sciences > HM Sociology > HM(1)-1281 Sociology > HM826 Social institutions
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3220 Public policy
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Administrasi Negara
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
SURYA FLORAHMAN, 070517595UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorGitadi Tegas Supramudyo, Drs., M.Si.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Dewi Rekno Ulansari
Date Deposited: 13 Oct 2011 12:00
Last Modified: 14 Sep 2016 00:08
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/16659
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item