SUKMONO, MOCH. AMIR TEJO, NIM. 079715470 (2007) KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA (Studi kasus konflik dalam penentuan lokasi pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak ke Teluk Lamong). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK KKB KK-2 Fis P. 04_07 Suk k.pdf Download (364kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 17154.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Proyek pengembangan Teluk Lamong yang sudah direncanakan antara Pelindo III dengan Pemerintah Kota Surabaya mendadak tidak disetujui oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Padahal proyek ini sudah dicanangkan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri bersamaan dengan Pelabuhan Bojanegara sebagai hub port. Alasan ekologis dan pemerataan kue pembangunan yang menjadi alasan utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebagai jalan keluar, Pemerintah Provinsi menawarkan pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak diarahkan ke Tanjung Bumi Bangkalan Madura. Alasannya, selain secara ekologis memungkinkan, juga bisa dijadikan satu paket dengan pembangunan Jembatan Suramadu untuk melakukan percepatan pembangunan di Madura, yang relatif lebih tertinggal dibanding dengan daerah lain di Jawa Timur. Hal ini yang kemudian ditentang oleh pemerintah Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan format penelitian deskriptif dalam bentuk penelitian kualitatif. Hal tersebut dilakukan peneliti untuk berusaha menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam kaitannya dengan konflik yang terjadi dalam penentuan lokasi pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak ke Teluk Lamong. Tentunya sebelum menggambarkan berbagai peristiwa tersebut, telah ada informasi mengenai hal itu. Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, maka peneliti berusaha untuk menjelaskan secara lebih rinci mengenai konflik yang terjadi dan pihak-pihak yang terlibat sebab-sebab konflik dan kepentingan yang melatarbelakangi. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah konflik yang terjadi antara Pemerintah Kota Surabaya, Pelindo III dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan penentuan lokasi pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak di Teluk Lamong. Pelindo III sebagai operator tunggal dalam pengelolaan pelabuhan merasa sangat berkepentingan dengan pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak. Hal ini disebabkan karena diperkirakan pada tahun 2008 Pelabuhan Tanjung Perak akan memasuki kapasitas penuh. Jika sampai terjadi kapasitas penuh maka, pelabuhan Tanjung Perak akan mengalami lumpuh. Pergerakan barang pun akan menjadi macet. Sedangkan Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai regulator mempunyai wewenang untuk memberikan ijin pembangunan. Pemberian ijin ini disesuaikan dengan kebijakan Tata Ruang dan Tata Wilayah rnasing-masing daerah.

Actions (login required)

View Item