MOCHAMMAD ARIFIN NACHNUDDIN, 070216770
(2005)
EVALUASI APBD KOTA SURABAYA DENGAN MENGUNAKAN PENDEKATAN KINERJA (STUDI KASUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOHAMAD SOEWANDHIE SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2005).
Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Penerapan otonomi daerah seperti yang tercantum pada UU No. 32 Tahun 2004 pasal 167 membawa dampak pada terjadinya perubahan paradigma dalam menyusun sebuah APBD, tidak lagi berdasar pada paradigma asal menghabiskan anggaran melainkan menggunakan pendekatan kinerja. Anggaran berbasis kinerja ini diatur lebih lanjut dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, dimana didalamnya mengatur hal-hal teknis pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tersebut.
Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan proses yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Dalam proses perencanaan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2005 terlihat masih banyak kekurangan. Paradigma cara kerja dan cara pikir lama masih mendominasi dalam pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat.
Dalam penerapan sistem pengelolaan keuangan dengan pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja sepertinya Pemerintah Kota Surabaya kurang siap, baik secara organisasi maupun sumber daya manusia. Hal ini terlihat dengan belum berubahnya struktur organisasi di satuan kerja perangkat daerah pada awal tahun 2005, dan masih lambannya perangkat daerah dalam merespon tuntutan masyarakat.
Namun pemerintah kota Surabaya agak tidak tinggal diam, dengan melakukan perampingan organsasi pada akhir tahun 2005, maka dari sinilah mulai terlihat kesiapan pemerintah kota Surabaya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. Apalagi dengan adanya standarisasi (Program SIMASAK, SHSD, dan HSPK) dan penerapan tolok ukur kinerja yang jelas semakin meyakinkan bahwa perubahan itu perlahan mulai terjadi.
Peran APBD dengan pendekatan kinerja dalam mewujudkan prioritas di bidang kesehatan belum maksimal, dan RSUD Dr. Mohamad Soewandhie sebagai salah satu unit pelayan kesehatan masih berkutat pada kuantitas pelayanan dan belum menyentuh kepada kualitas pelayanan itu sendiri.
Pengawasan terhadap kinerja anggaran dan kinerja pelayanan RSUD Dr. Mohamad Soewandhie hanya terbatas dari pihak internal pemerintah kota sendiri dan pihak DPRD saja. Sedangkan peran masyarakat dan LSM dalam pengawasan dirasakan masih sangat kurang, dan hanya sebagai mitra kerja
Actions (login required)
 |
View Item |
