RICARDO DUTA SATRIA, 070216659 (2006) IMPLEMENTASI PROGRAM COP (COMMUNITY ORIENTED POLICING): STUDI DESKRIPTIF TENTANG IMPLEMENTASI PROGRAM PEMOLISIAN YANG BERBASIS MASYARAKAT DI WILAYAH PILOT PROJECT KELURAHAN KEPUTIH & KELURAHAN KLAMPIS NGASEM, KECAMATAN SUKOLILO, KOTA SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2007-satriarica-4875-fisan0-t.pdf Download (384kB) | Preview
Preview	Text (BAB I - BAB II) 17391 BAB I - BAB II.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB III- DAFTAR PUSTAKA) 17391 BAB III - DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Hadirnya reformasi merupakan momentum penting bagi suatu perubahan struktur pemerintahan (institusi, organisasi, susunan dan kedudukan). Hal tersebutlah yang dirasakan bagi instansi Polri yang secara struktur telah terlepas dari TNI. Reformasi telah merubah suatu sistem pemerintahan yang bersifat otoriter dan sentralistik menjadi lebih otonom, demokratis, dan desentralistis. Polri telah merespon reformasi tersebut dengan melakukan perubahan pada tiga aspek, yaitu aspek struktural (kelembagaan, organisasi, susunan dan kedudukan), aspek instrumental (visi, misi dan tujuan), dan aspek kultural (manajerial, sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material, fasilitas dan jasa, sistem anggaran dan sistem operasional). Dari ketiga aspek tersebut aspek kultural merupakan yang paling berat, karena menjadi wujud nyata dalam bentuk kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, dan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam tugas dan fungsi Poiri yaitu sebagai penegak hukum, pelayan, pelindung, pengayom masyarakat, dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Untuk melakukan perubahan pada aspek kultural tersebut, maka diperlukan dukungan dari berbagai pihak antara lain pemerintah, swasta dan masyarakat. Dan dalam menjaga stabilitas kamtibmas juga diperlukan kesadaran dari semua pihak sebagai bagian tanggungjawab bersama, yang bukan hanya menjadi tanggungjawab kepolisian semata. Karena perlu disadari keamanan merupakan suatu kebutuhan dasar (basic needs) untuk dapat melakukan segala aktivitas dalam masyarakat itu sendiri. Dengan adanya tuntutan reformasi dalam tubuh Polri yaitu dalam aspek kultural dan juga dalam masyarakat yaitu kesadaran akan pentingnya stabilitas kamtibmas, maka masyarakat telah mewujudkannya dalam suatu bentuk program yang disebut COP (Community Oriented Policing). Program COP telah diadobsi dari berbagai negara yang telah berhasil mengimplementasikannya. Implementasi program COP merupakan atas kerjasama dari berbagai pihak antara lain pemerintah, swasta, dan masyarakat termasuk juga kepolisian. Program ini sampai sekarang telah diimplementasikan di berbagai kota besar di Indonesia termasuk Surabaya. Di Surabaya sendiri program COP mulai diimplementasikan pada tanggal 8 April 2004, yang telah bekerjasama dengan The Asia Foundation sebagai lembaga donor, Pusham Unair sebagai "civil society organization", Polwiltabes Surabaya, dan juga Pemerintah Kota Surabaya yang telah memberikan dukungan lewat kebijakan alokasi anggaran khusus dalam APED tahun 2005. Awal program COP ini diimplementasikan di Surabaya yaitu pada wilayah yang dijadikan percontohan (pilot project), antara lain Kelurahan Keputih & Kelurahan Klampis Ngasem (Kecamatan Sukolilo), Kelurahan Petemon & kelurahan Putat Jaya (Kecamatan Sawahan), dan Kelurahan Kedungdoro & Kelurahan Tegal Sari (Kecamatan Tegal Sari). Dengan pertimbangan wilayah-¬wilayah tersebut dianggap telah mewakili beberapa karakteristik permasalahan kamtibmas termasuk potensi kerawanan serta tindak kejahatan yang ada di wilayah Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program COP, dan juga ingin mengetahui apa saja yang menjadi faktor pengaruhnya. Terutama di salah satu wilayah yang menjadi objek penelitian, yaitu Kelurahan Keputih & Kelurahan Klampis Ngasem (Kecamatan Sukolilo). Dan hasil penelitian telah mengindikasikan bahwa implementasi program COP memiliki suatu prinsip yang disebut "kesetaraan" dan "partisipasi". Implementasi tersebut dilakukan oleh Pokja COP, dibantu Pusham Unair, Asosiasi COP Kota Surabaya, Polsek, Kecamatan, dan Kelurahan, termasuk Rt/Rw. Sedangkan untuk faktor yang mempengaruhi implementasi program COP dapat diketahui adalah faktor komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), struktur birokrasi dan dukungan masyarakat. Hasil penelitian membuktikan bahwa program ini telah memberikan suatu dampak/output perubahan yang lebih baik dari sebelumnya terutama didalam aspek kultural kepolisian maupun masyarakat. Selain itu juga program ini diketahui telah mampu menjadi sebagai "social control" khususnya bagi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Actions (login required)

View Item