SIKAP INDONESIA, MALAYSIA DAN SINGAPURA MENGENAI ISU PENGELOLAAN KEAMANAN DI SELAT MALAKA

R. Tito Yosevandra, 070116485 (2007) SIKAP INDONESIA, MALAYSIA DAN SINGAPURA MENGENAI ISU PENGELOLAAN KEAMANAN DI SELAT MALAKA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2007-yosevandra-4956-fishi1-t.pdf

Download (451kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULLTEXT)
17401.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

INDONESIA Sebagaimana sudah dikemukakan pada bab - bab sebelumnya bahwa sikap Indonesia dalam menghadapi isu pengelolaan keamanan di Selat Malaka dipengaruhi oleh banyak hal yang merupakan cerminan dari kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri Indonesia. Apabila dilihat dari kepentingan nasionalnya, maka Indonesia menolak adanya intervensi pasukan asing terutama dari Amerika Serikat semata - mata untuk menjaga kestabilan politik didalam negeri. Kestabilan politik dalam negeri secara tidak Iangsung akan mempengaruhi kondisi dalam negeri Indonesia dimana Indonesia sedang melakukan transformasi politik, menghadapi berbagai macam permasalahan dalam negeri seperti Pemerintahan yang tidak stabil, perekonomian yang rapuh, gerakan pemisahan diri, konflik etnis dan religius yang mengancam demokrasi. Selain itu, dengan tidak melibatkan pasukan asing, Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia luar bahwa dengan keadaan peralatan dan ekonomi yang serba terbatas Indonesia masih mampu memberikan rasa aman di Selat Malaka yang menjadi tanggung jawabnya. Rasa aman inilah yang diharapkan pada akhirnya dapat memperbaiki iklim investasi di Inonesia dan memancing investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia yang pada akhirnya tentu saja dapat menggairahkan kembali perekonomian di Indonesia. Sementara itu, dari segi kebijakan luar negeri dapat dilihat bahwa penempatan pasukan asing dan pelaksanaan operasi khusus didalam wilayah Indonesia bertetangan dengan salah satu prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yaitu tidak berpihak atau non blok. Dan yang paling penting adalah bahwa penolakan Indonesia terhadap penempatan pasukan asing di Selat Malaka karena bertentangan dengan hukum internasional dimana didalam UNCLOS sudah diatur tentang negara - negara mana saja yang berwenang dalam mengamankan Selat Malaka. MALAYSIA Begitu juga dengan Malaysia, dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa sama seperti Indonesia, Malaysia juga menolak adanya campur tangan asing dalam menangani permasalahan keamanan di Selat Malaka karena Selat Malaka merupakan wilayah kedaulatan Malaysia dan Malaysia tidak ingin adanya campur tangan asing. Penolakan Malaysia akan hadirnya kekuatan asing dikarenakan Malaysia memandang bahwa kedaulatan negara, hak berdaulat dan yurisdiksi merupakan elemen utama yang menjadi perhatian utama Malaysia dan sama pentingnya dengan kepentingan nasional Malaysia. Menurut Malaysia, dalam usahanya mencari dan menemukan metode pendekatan guna menjaga keamanan di Selat Malaka haruslah dengan cara - cara yang tidak memperlemah arti dari kedaulatan itu sendiri. Tidak boleh ada kompromi yang dibuat yang pada akhirnya hanya melemahkan kedaulatan ketiga negara pesisir. Dapat dilihat bahwa sebenarnya secara garis besar, pemerintah Malaysia menolak dengan tegas adanya keterlibatan pasukan asing dalam mengamankan Selat Malaka karena menurut pemerintah Malaysia, permasalahan keamanan di Selat Malaka merupakan wewenang dari stakeholders Selat Malaka yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura. Selain itu tindakan pemerintah Malaysia dalam menolak peran serta negara asing dalam mengamankan Selat Malaka juga dapat tercermin dari dasar pertahanan negaranya dimana didalam dasar pertahannanya, Selat Malaka termasuk salah satu wilayah yang keamanannya harus dijaga karena Selat Malaka menurut dasar pertahanan Malaysia termasuk didalam kawasan kepentingan strategis. Selain karena dasar pertahanannya, Malaysia berpendapat bahwa sebagai negara yang bebas dan berdaulat Malaysia menyadari bahwa langkah yang paling wajar untuk memelihara kepentingan dan keselamatan negara adalah melalui usaha kearah kemandirian yang merupakan teras pertahanan negara. Prinsip ini memberi penekanan kepada upaya kemandirian Angkatan Tentara dalam usahanya untuk mandiri secara nasional. Mandiri disini dengan kata lain tidak memperoleh bantuan luar guna menyelesaikan permasalahan keselamatan dalam negeri. Dan juga mandiri dalam usahanya untuk mempertahankan kedaulatan wilayah dan kepentingan keselamatan - keselamatan dalam lingkungan terdekat dari ancaman - ancaman luar tahap rendah dan pertengahan. Jadi dapat disimpulkan bawasannya keamanan jalur Sea Lanes of Communications baik di Selat Malaka ataupun ditempat lainnya merupakan hal yang sangat berharga bagi Malaysia dan tanpa banyak tanya akan turut serta menjaga keamanan di wilayah tersebut dengan kekuatan negara yang dimilikinya. Selain itu, ide yang menghubungkan antara piracy dengan maritim terrorism diwilayah Asia Tenggara cenderung dibesar - besarkan. Jika kita lihat lagi dari laporan IMB, wilayah lainnya lebih terkena dampak yang parah sebagai akibat dari tindakan pembajakan dan kekerasan. Bagaimanapun juga, sedikit perhatian sudah diberikan kepada wilayah tersebut dibandingkan dengan apa yang terjadi diwilayah ini terutama di Selat Malaka. Karena kita tidak dapat menyangkal terhadap kemungkinan teroris melakukan aksinya diperairan kita, tetapi berdasarkan catatan, baik oleh penelitian yang dilakukan oleh RAND maupun dari pihak kita, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa hal tersebut masih jarang terjadi. Tidak ada perbedaan antara "pirate" kami dengan yang lainnya didunia ini. Sebagaimana sudah digarisbawahi diatas, kita perlu menganalisa sudut pandang strategis regional kepentingan maritim terutama untuk menjaga kepentingan strategis yang dimiliki. SINGAPURA Sedangkan Singapura, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa Singapura tidak lagi cenderung melihat Selat Malaka dapat dikelola oleh pihak asing tapi memandang Selat Malaka hanya dapat dikelola oleh sesama negara pesisir saja. Singapura melihat bagaimana mengatasi pemasalahan Selat Malaka sebagai sesuatu yang sangat penting, faktor keamanan merupakan hal yang dipandang penting bagi Singapura maka untuk mencapai tingkat keamanan yang diinginkannya, Singapura tidak segan bekerja sama dengan negara - negara asing dalam mengamankan Selat Malaka. Pada akhirnya memang Singapura hanya bekerja sama dengan negara pesisir saja dalam mengamankan Selat Malaka tapi secara tidak langsung kita dapat melihat bagaimana Singapura sangat sensitif sekali dengan permasalahan keamanan. Hal itu tidaklah mengherankan karena dengan luas wilayah yang kecil, dan jumlah penduduk yang tidak banyak serta posisinya yang terletak diantara dua negara yang besar seperti Indonesia dan Malaysia membuat Singapura merasa sensitif dengan masalah keamanan hal ini juga terlihat dalam kebijakan pertahanannya dimana terdapat salah satu kalimat yang menyatakan bahwa untuk melindungi negaranya maka seluruh warga negaranya haus turut serta atau total defense. Dibidang militerpun, Singapura memiliki persenjataan yang canggih dan jumlah anggaran militer yang besar, semakin menyiratkan bagaimana pentingnya permasalahan keamanan bagi Singapura.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 Fis HI.11/07 Yos s
Uncontrolled Keywords: INTERNATIONAL RELATIONS
Subjects: J Political Science > JZ International relations > JZ5-6530 International relations > JZ1249-1254 Relation to other disciplines and topics
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional
Creators:
CreatorsEmail
R. Tito Yosevandra, 070116485UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorDjoko Sulistyo, Drs., MSUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Dewi Rekno Ulansari
Date Deposited: 19 Jun 2007 12:00
Last Modified: 21 Jun 2017 21:53
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/17401
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item