WIDHI SUKMANTORO, 070216616 (2007) PERAN SWEDIA SEBAGAI PIHAK KETIGA DALAM KONFLIK ACEH ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN GERAKAN ACEH MERDEKA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2007-widhisukma-5520-fishi3-t.pdf Download (315kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) 17419.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Perdamaian di Aceh yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian damai antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai pihak yang terlibat didalanmya. Pemerintah Swedia merupakan salah satu elemen yang mempunyai andil dalam proses ini sebagai pihak ketiga dengan peran sebagai katalis. Peran ini muncul sebagai bagian dari proses negosiasi atas keberadaan para pemimpin GAM yang berkewarganegaraan Swedia. Status ini menjadikan proses proses yang berjalan cukup berliku karena didalamnya terjadi tarik-ulur kepentingan yang bertolak-belakang. Dalam konteks ini, fluktuasi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Swedia terjadi sebagai akibat dari rumitnya prosedur terkait dengan konstitusi Swedia. Melalui deskripsi interaksi antara Indonesia dan Swedia dalam proses perdamaian di Aceh, ditemukan sejumlah bukti yang menandakan adanya peran dari pihak Swedia dalam proses ini. Dari sejak HDC menjadi mediator hingga diganti oleh CMI, Pemerintah Swedia dalam hal ini memberikan sumber daya tambahan bagi terciptanya perdamaian di Aceh, yaitu dengan memfasilitasi Pemerintah indonesia (secara tidak langsung) dengan memproses para pemimpin GAM yang menjadi warga negaranya. Situasi demikian menciptakan sejumlah peluang bagi kedua belah pihak untuk merumuskan formulasi bagi perdamaian di Aceh. Dengan menggunakan kerangka pemikiran yang digunakan dalam peneltian ini, yaitu model pihak ketiga, maka diperoleh kesimpulan bahwa Pemerintah Swedia merupakan salah satu pihak ketiga yang berperan dalam proses perdamaian di Aceh meskipun tidak secara langsung.

Actions (login required)

View Item