REKLAMASI SINGAPURA SEBAGAI POTENSI KONFLIK DELIMITASI PERBATASAN INDONESIA - SINGAPURA

WISNU YUDHA A.R, 070316977 (2007) REKLAMASI SINGAPURA SEBAGAI POTENSI KONFLIK DELIMITASI PERBATASAN INDONESIA - SINGAPURA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2007-wisnuyudha-5525-fishi3-t.pdf

Download (317kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULLTEXT)
17424.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Reklamasi Singapura merupakan salah satu kasus yang unik karena dibangun berhadapan langsung dengan kedaulatan wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan perbatasan antara Indonesia dengan Singapura adalah perbatasan dengan jarak tidak lebih dari 24 mil, sehingga proyek reklamasi yang menjadikan daratan Singapura semakin mendekati kedaulatan wilayah Indonesia di Kepulauan Riau mendapat perhatian dari berbagai pihak. Perkembangan reklamasi Singapura sendiri berjalan dengan pesat. Hal ini ditandai dengan semakin bertambahnya luas wilayah Singapura hingga mencapai kurang lebih 116 km2 dari luas aslinya. Bahkan reklamasi menyebabkan daratan Singapura maju 12 km dari original base line perjanjian perbatasan Indonesia-Singapura tahun 1973. Perkembangan reklamasi Singapura memunculkan kekhawatiran dari berbagai pihak di Indonesia, terutama dikhawatirkan akan mengganggu kedaulatan wilayah Indonesia. Penelitian ini menganalisis hal tersebut; bagaimana proses reklamasi menyebabkan potensi konflik delimitasi perbatasan antara Indonesia-Singapura. Untuk keperluan analisa, peneltian ini membahas mengenai perkembangan reklamasi Singapura, memaparkan mengenai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perbatasan Indonesia-Singapura dan reklamasi Singapura, serta UNCLOS 1982 sebagai dasar Hukum Laut Internasional untuk kemudian digunakan sebagai dasar melakukan analisa potensi konflik delimitasi perbatasan Indonesia-Singapura. Pemerintah Indonesia sudah seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan reklamasi Singapura. Pahitnya kehilangan kedaulatan wilayah akibat hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan memberikan pelajaran berharga bahwa pemerintah harus memberikan perhatian lebih terhadap wilayah perbatasan untuk menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 Fis HI.37/07 Wis r
Uncontrolled Keywords: CONFLICT OF INTERESTS; INTERNATIONAL CONFLICT
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV7231-9960 Criminal justice administration > HV8301-9920.7 Penology. Prisons. Corrections > HV9261-9430.7 Reformation and reclamation of adult prisoners
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3195 National territory
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
WISNU YUDHA A.R, 070316977UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorVinsencio M. A. Dugis, Ph.DUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Dewi Rekno Ulansari
Date Deposited: 29 Nov 2007 12:00
Last Modified: 02 Jul 2017 18:09
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/17424
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item