Ervan Kus Indarto, 070116565 (2007) PERTARUNGAN MEMPEREBUTKAN RUANG PUBLIK: FUNGSI FASILITAS KOTA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2007-indartoerv-5600-fisp08-t.pdf Download (331kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) 17427.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Faucault menjelaskan bahwa masyarakat modern dikontrol bukan melalui kekerasan (force) melainkan melalui regulasi. Pertarungan hegemoni terjadi ketika terdapat regulasi dan kontrol yang diproduksi. Mendominasi dan mendeligitimasi antar pihak. Perda 10 tahun 1987 dan Perda 17 tahun 2003 sebagai regulasi yang bekerja serta digunakan untuk melakukan control terhadap PKL. Ketertiban kota, keindahan kota, pembangunan kota muncul dibalik regulasi yang mampu memarginalkan dan mendeligitimasi tindakan PKL. Pemanfaatan lahan kosong oleh PKL menyalahi fungsi fasilitas kota yang seharusnya untuk kepentingan umum. Permasalahan yang muncul adalah, kelompok-kelompok dalam masyarakat di kota memperebutkan fasilitas-fasilitas kota, dan hal ini menyebabkan intervensi pemerintah kota yang mengatas namakan ketertiban. Ada interaksi secara ekonomi politik antara negara, masyarakat yang sekaligus adalah pasar (PKL) Jadi pertanyaan penelitian ini (research question) adalah pertama, fasilitas-fasilitas kota apa saja yang diperebutkan dan pihak mana yang memperebutkan fungsi fasilitas kota. Kedua, bagaimana pertarungan memperebutkan fungsi fasilitas kota terjadi antara PKL dan Pemkot Surabaya. Analisis data menunjukkan bahwa pertama, fasilitas-fasilitas kota adalah ruas-ruas jalan, trotoar, jembatan, lahan-lahan kosong, taman kota. Perebutan fungsi terjadi antara PKL dan Pemkot Surabaya. PKL mendefinisikan fasilitas kota sebagai lahan kosong dengan nilai ekonomis tinggi, sehingga dimanfaatkan untuk menggelar barang dagangan. Pemkot Surabaya mendefinisikan fungsi fasilitas kota sebagai fasilitas umum yang telah diatur dalam peraturan daerah. PKL dianggap menyelewengkan fungsi fasilitas kota sehingga harus didisiplinkan dan dikontrol. Kedua, perbedaan pendefinisian antara PKL dan Pemkot Surabaya menjadi akar pertarungan. Kekuasaan melekat pada Pemkot Surabaya mendominasi definisi fungsi fasilitas kota. PKL diposisikan sebagai pihak yang marginal dan delegimatif. Kontrol terhadap PKL dilakukan melalui regulasi dan aturan yang diterbitkan Pemkot Surabaya. Kepentingan umum menjadi alasan dominan dan legitimasi bagi Pemkot Surabaya. Hak hidup menjadi alasan kuat bagi PKL bertahan di fasilitas-fasilitas kota tersebut.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 Fis P.08/07 Ind p
Uncontrolled Keywords:	CITY PLANNING; COMMERCE
Subjects:	H Social Sciences > HF Commerce > HF1-6182 Commerce H Social Sciences > HT Communities. Classes. Races > HT51-1595 Communities. Classes. Races > HT101-395 Urban groups. The city. Urban sociology > HT165.5-169.9 City planning
Divisions:	07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Creators:	Creators NIM Ervan Kus Indarto, 070116565 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Priyatmoko, Drs., MA UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Dewi Rekno Ulansari
Date Deposited:	11 Dec 2007 12:00
Last Modified:	02 Jul 2017 20:32
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/17427
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item