ANGELA NARWASTU ANDRASUKMA, 071012044 (2014) KERJASAMA PEMERINTAH DAN INGO TERHADAP CHILD TRAFFICKING DI THAILAND TAHUN 2008-2013. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (FULL TEXT) Binder1andrasukma.pdf Restricted to Registered users only Download (941kB) | Request a copy
Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-andrasukma-38150-7.-abstr-k.pdf Download (232kB) | Preview

Abstract

International Non-Governmental Organization (INGO) hadir dalam hubungan internasional sebagai alternatif bagi pemerintah untuk menangani isu-isu di negaranya secara lebih intens. Oleh karena itu, kerjasama yang terbentuk antara INGO dan Pemerintah Thailand seharusnya bisa menawarkan suatu solusi yang dapat memberantas child trafficking di Thailand, sehingga Thailand dapat naik ke Tier 2. Tetapi, walaupun ada 11 NGO, Thailand tetap tidak dapat kembali ke Tier 2. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari hubungan antara pemerintah dengan INGO di Thailand yang menjadi penyebab Thailand tidak segera kembali ke Tier 2 tersebut. Adapun status tier yang dimaksudkan ini disadur dari status human trafficking milik U.S. Department of State dan dijadikan acuan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Sejak tahun 2010 hingga tahun 2013, Thailand menempati Tier 2 Watch List. Sebagai perbandingan, Laos dan Vietnam yang selama 10 tahun memiliki status yang sama dengan Thailand telah kembali ke Tier 2 berturut-turut pada tahun 2011 dan 2012. Dalam negara masing-masing, Vietnam memiliki 8 INGO, sedangkan Thailand memiliki 11 INGO. Meskipun demikian Thailand belum kembali ke Tier 2. Dari kondisi di atas, didapatkan suatu dugaan bahwa hubungan kerjasama antara pemerintah dan INGO belum optimal, sehingga menyebabkan terhambatnya pemberantasan child trafficking di Thailand. Kerjasama yang belum optimal tersebut berhubungan erat dengan legitimasi yang diberikan oleh pemerintah kepada INGO untuk memasuki wilayah teritorial negara, membantu pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, dan membantu pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Teori yang digunakan berasal dari induksi Margareth Kans dan Karen Mingst, Sibnath Deb yang menjelaskan hubungan antara pemerintah dengan INGO dalam menghadapi isu-isu internasional, dan diperkuat oleh penjelasan Tim Owen mengenai karakteristik partnership antara NGO dan pemerintah.

Actions (login required)

View Item