OTORITAS DKPP DALAM MENANGANI PELANGGAN KODE ETIK PILKADA JATIM TAHUN 2013

CANDRA DINATA, 070810047 (2016) OTORITAS DKPP DALAM MENANGANI PELANGGAN KODE ETIK PILKADA JATIM TAHUN 2013. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (abstrak)
gdlhub-gdl-s1-2016-dinatacand-40189-6.abstr-k.pdf

Download (245kB) | Preview
[img] Text (fulltext)
fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (808kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui otoritas DKPP dalam menangani pelanggaran kode etik Pilkada Jatim Tahun 2013. Dalam membahas penelitian ini penulis menggunakan konsep tentang Keadilan Pemilu yang dikemukakan oleh International IDEA yang isinya terkait prinsip-prinsip dalam menegakkan keadilan pemilu lewat infrastruktur penyelesaian sengketa pemilu. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hal tersebut dimaksudkan agar peneliti dapat menggambarkan dan memberikan pemahaman dengan mengetahui mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Sekaligus memberikan penilaian atas kewenangan DKPP dengan menggunakan konsep Keadilan Pemilu. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dinamika politik pada proses kandidasi adalah sejak awal pertarungan perebutan partai pengusung yang dilakukan oleh dua kandidat. Hal ini tak bisa dilepaskan dari sengitnya rivalitas kedua calon ini pada Pilkada Jatim 2008 dan konstelasi politik nasional dan lokal menjelang Pilkada Jatim 2013. Skenario politik tim kuasa hukum Khofifah-Herman (BERKAH) yang awalnya memecat keseluruhan komisioner KPU Jatim berubah menjadi mengembalikan Hak Konstitusional BERKAH. Menurut konsep berkeadilan dalam Pemilu yang disampaikan oleh International IDEA bahwa kewenangan DKPP pada putusan Pilkada Jatim Tahun 2013 sesuai dengan prinsip terkait penyelesaian sengketa yang timbul di siklus pra pemilu dan tepat waktunya. Sifat putusan yang punitif dengan menghukum pelaku pelanggaran kode etik juga telah sesuai dengan prinsip keadilan pemilu yang dikemukakan oleh Internatonal IDEA. Namun yang menjadi problematis adalah kewenangan DKPP untuk mengoreksi putusan KPU terbentur dengan hukum positif di Indonesia.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 Fis. P. 56/15 Din o
Uncontrolled Keywords: ELECTIONS; PROFFESSIONAL ETHICS
Subjects: J Political Science > JA Political science (General)
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
CANDRA DINATA, 070810047UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorBudi Prasetyo, Prof. Dr., Drs., M.SiUNSPECIFIED
Depositing User: Ani Sistarina
Date Deposited: 18 Feb 2016 12:00
Last Modified: 09 Aug 2016 07:45
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/17747
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item