Desi Ratna Kumala Sari, 070710534 (2012) Pembingkaian Pemberitaan Rancangan Undang-Undang Nikah Siri di Media Massa (Framing Analysis Pemberitaan RUU Nikah Siri Pada Surat Kabar Jawa Pos dan Kompas Edisi Februari-Maret 2010). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRACT) gdlhub-gdl-s1-2012-saridesira-25082-kkb-kk-2-k.pdf Download (196kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdhub-gdl-s1-2008-saridesira13.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini memfokuskan pada perspektif media terhadap berita seputar RUU nikah siri yang dilihat melalui analisis framing. Objek penelitian ini adalah beritaberita seputar polemik RUU nikah siri pada media surat kabar Jawa Pos dan Kompas edisi Februari – Maret 2010 dan sasaran penelitiannya adalah seluruh berita langsung (straight news) pada surat kabar Jawa Pos dan Kompas pada edisi terbit tersebut di atas yang mengulas tentang polemik RUU nikah siri. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena pemberitaan RUU nikah siri sempat menjadi trending topic pada awal tahun 2010. Selain itu juga polemik yang terjadi adalah perdebatan yang terjadi diantara ranah agama (dalam Islam) dan negara, dimana keduanya merupakan lembaga yang sama-sama mengatur tentang pernikahan. Agama yang menjadi bahasan adalah dari perspektif agama Islam dan aturan yang dibuat oleh negara yang tertuang dalam Undang-Undang yakni RUU nikah siri. Penelitian ini menggunakan analisis framing model Pan & Konsicki. Melalui analisis framing ini peneliti ingin mengetahui bingkai pemberitaan RUU nikah siri pada surat kabar Jawa Pos dan Kompas. Berdasarkan analisis peneliti, diperoleh bahwa Jawa Pos dan Kompas memiliki perspektif yang berbeda. Jawa Pos cenderung memaknai nikah siri sebagai pernikahan yang sah dan merupakan hak asasi manusia, sehingga untuk menertibkannya cukup dengan memfasilitasi hak-hak sipil warga negara tanpa menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku nikah siri. sedangkan Kompas lebih fokus pada kerugian nikah siri, dan nikah siri dimaknai kompas sebagai bentuk legalisasi prostitusi sehingga dibutuhkan tindakan untuk mengatasinya, yaitu dengan disahkannya RUU nikah siri, dengan kontent yang mampu melengkapi undang-undag perkawinan yang sudah ada, serta RUU tersebut dapat memfasilitasi pasangan suami istri untuk menikah secara resmi.

Actions (login required)

View Item