EKONOMI POLITIK PENGELOLAAN BATUBARA DI KOTA SAMARINDA

MUNTASI L RIZKIYAH, 070417319 (2008) EKONOMI POLITIK PENGELOLAAN BATUBARA DI KOTA SAMARINDA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2008-rizkiyahmu-9384-fisp29-k.pdf

Download (362kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2009-rizkiyahmu-9090-fisp29-8.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Kaltim merupakan produsen batubara terbesar di dunia yang melakukan ekspor ke beberapa negara untuk memenuhi kebutuhan batubara dunia. Kegiatan pertambangan batubara terpusat ibu kota propinsi, Samarinda Pemerintah daerah (Pemda) memiliki hak dan wewenang penuh untuk mengatur dan mengelola pertambangan melalui penerbitan Kuasa Pertambangan (K-P) sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 sebagai perwujudan dari otonomi daerah. Penting untuk melihat dan menganalisis bagaimana pengelolaan tambang batubara di Kota Samarinda pada era otonomi daerah sehingga dapat diketahui siapa saja yang diuntungkan dan dirugikan serta bagaimana kontribusi batu bara terhadap Pendapatan Daerah Kota Samarinda. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengelolaan tambang batubara di Samarinda ? (2) Bagaimana Kontribusi sektor tambang batubara terhadap Pendapatan Daerah Samarinda ? (3) Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dari pengelolaan tambang batubara tersebut ? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif yang bertujuan menggambarkan pengelolaan tambang batubara di Kota Samarinda dan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah. Teori dan Konsep yang digunakan adalah Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alain, Dana Perimbangan, Pendapatan Daerah, Pemerintah, Pengusaha dan Negara dengan perspektif Ekonomi Politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwaterlihat adanya saling pengaruh dan hubungan antara fenomena politik dan ekonomi dalam pembuatan dan pengambilan kebijakan terkait tambang batu bara, para pembuat kebijakan, sangat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomis yang menjadi kepentingan pribadi dan masih kurang optimalnya pemerintah pusat melakukan desentralisasi kewenangan kepada pemerintah daerah. Untuk itu penelitian ini merekomendasikan agar Pemda lebih bijaksana dalam membuat kebijakan dan Pemerintah Pusat mampu melaksanakan desentralisasi secara optimal.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 Fis P 29/08 Riz e
Uncontrolled Keywords: AUTONOMY; ECONOMIC DEVELOPMENT
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3820-3836 Economic constitution, policy, planning, and development
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
MUNTASI L RIZKIYAH, 070417319UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorHaryadi, Drs., MsiUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Dewi Rekno Ulansari
Date Deposited: 17 Feb 2009 12:00
Last Modified: 13 Sep 2016 03:51
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/17991
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item