KENDALA PENYELESAIAN KASUS PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA DI ERA TRANSISI DEMOKRASI :STUDI DESKRIPTIF MENGENAI PRAKTEK PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA AKTIVIS PRO DEMOKRASI TAHUN 1997-1998 DI INDONESIA

ELLYSA ZAKIYAH, 070116436 (2010) KENDALA PENYELESAIAN KASUS PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA DI ERA TRANSISI DEMOKRASI :STUDI DESKRIPTIF MENGENAI PRAKTEK PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA AKTIVIS PRO DEMOKRASI TAHUN 1997-1998 DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2009-zakiyahell-10014-fisp13-k.pdf

Download (401kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini berjudul Kendala Penyelesaian Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa di Era Transisi Demokrasi (Studi Deskriptif Mengenai Praktek Penghilangan Orang Secara Paksa Aktivis Pro Demokrasi Tahun 1997-1998 Di Indonesia), yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kasus peristiwa penghilangan orang secara paksa aktivis pro demokrasi 1997-1998. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara secara terbuka dan data yang diperoleh akan diinterpretasikan menggunakan kerangka teori yang relevan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Kasus penghilangan orang secara paksa sampai detik ini masih mengalami stagnansi dalam penyelesaiannya. Kemandegan ini dikarenakan terdapat tarik-menarik di antara kepentingan elit-elit politik di masa transisi demokrasi. Dalam proses tersebut kekuatan lama berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya dengan mengadakan konsesi politik terhadap kelompok elit pembaharu. Hal ini dikarenakan kelompok pembaharu masih membutuhkan legitimasi untuk memperkuat posisi di dalam struktur negara. Proses ini berpengaruh terhadap pelaksanaan hukum mengenai peristiwa penghilangan orang secara paksa yang terjadi pada aktivis pro demokrasi pada periode 1997-1998. Upaya keluarga korban dalam mencari keadilan terkendala oleh tidak adanya political will dari pemerintah untuk mengusut kasus ini ini secara tuntas dan transparan. Pemerintah belum mampu mensinkronisasikan hukum di Indonesia menjadi suatu lembaga independen

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 Fis P 13/08 Zak k
Uncontrolled Keywords: penghilang orang, demokrasi
Subjects: H Social Sciences > HT Communities. Classes. Races > HT51-1595 Communities. Classes. Races > HT51-65 Human settlements. Communities
J Political Science
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
ELLYSA ZAKIYAH, 070116436UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorHaryadi, Drs., MsiUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Dhani Karolyn Putri
Date Deposited: 01 Jun 2010 12:00
Last Modified: 21 Sep 2016 05:29
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/18159
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item