KEKUATAN BURUH DALAM PERCATURAN POLITIK DI INDONESIA PASCA REZIM SOEHARTO (STUDI KASUS DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009)

DIANANTA PUTRA SUMEDI, 070417322 (2010) KEKUATAN BURUH DALAM PERCATURAN POLITIK DI INDONESIA PASCA REZIM SOEHARTO (STUDI KASUS DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2011-sumedidian-21549-fisp01-k.pdf

Download (337kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2012-sumedidian-18735-fisp01-k.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Gerakan serikat buruh selalu mewarnai kehidupan politik di Indonesia dari masa ke masa. Dari pra kemerdekaan hingga saat reformasi tahun 1998, kekuatan buruh ini selalu menjadi bagian terpenting dalam sejarah gerakan masyarakat sipil. Sayangnya, pada masa orde baru gerakan serikat buruh yang memang memiliki watak politik benar-benar dikooptasi dengan konsep Negara organik yang cenderung otoriter oleh Soeharto. Satu kenyataan adanya disorganisasi sistematik dan marjinalisasi kekuatan serikat buruh di bawah rezim Soeharto. Reformasi tahun 1998, salah satu momentum bagi serikat buruh untuk bangkit dari keterpurukan selama tiga dekade terbelenggu oleh kebijakan Negara. Munculnya berbagai macam organisasi serikat buruh pasca reformasi, menjadi signal awal akan kekuatan buruh untuk mewarnai kehidupan politik di Indonesia. Sejarah serikat buruh yang sejak awal memiliki watak politik, diharapkan dengan kebebasan politik saat ini, buruh mampu bermain dalam politik praktis guna memperjuangkan kepentingannya. Rumusan masalah yang diangkat pada skripsi ini adalah bagaimana bentuk atau afiliasi gerakan yang dilakukan oleh serikat buruh terhadap partai politik pasca reformasi? Dan bagaimana sistem politik membentuk atau mengkondisikan dinamika gerakan serikat buruh pasca reformasi? Pasca orde baru, bentuk strategi gerakan serikat buruh khususnya di Kabupaten Sidoarjo pada umumnya lebih independen dan tidak memiliki keterkaitan politik secara langsung dengan partai politik. Serikat buruh di dalam strategi gerakannya lebih mengutamakan konsolidasi antar serikat buruh yang berada di Sidoarjo. Gerakan serikat buruh di Sidoarjo ini lebih condong untuk bergerak sendiri tanpa merangkul partai politik dalam memperjuangkan hak-hak normatifnya. Adakalanya serikat buruh bekerja sama dengan partai politik, seperti pada pemilu 1999 dan pemilu 2004. Tetapi kerja sama tersebut lebih bersifat pragmatis atau untuk kepentingan sesaat yang lebih mengutamakan partai politik dari pada buruh umumnya Praktek hubungan gerakan buruh dengan partai politik yang berlangsung di Indonesia pasca reformasi relatif cair. Hal ini disebabkan oleh kenyataan hadirnya begitu banyak partai politik namun tanpa perbedaan ideologi yang signifikan. Di dukung pula oleh sifat gerakan buruh sendiri yang tidak memiliki ideologi politik tertentu, hal ini menyebabkan hubungan diantara keduanya relatif cair dan bisa berubah sewaktu-waktu. Bentuk gerakan buruh saat ini lebih bersifat terfragmentasi berdasarkan komunitas dan kepentingannya. Keluarnya UU No. 21 Tahun 2000, memberikan kebebasan terhadap buruh untuk membentuk serikat buruh. Sehingga muncul berbagai macam bentuk serikat-serikat buruh. Mereka lebih terkotak-kotak, dan ada pembedaan dalam hal segi gerakan antara serikat buruh independen dengan SPSI. Di Sidoarjo khususnya, demontrasi yang lebih menjurus radikal tidak mengikutsertakan SPSI di dalam aksinya. Serikat buruh independen ini cenderung berafiliasi dengan serikat buruh yang lain tanpa SPSI. Dalam hal strategi gerakan buruh yang terjadi di Sidoarjo adalah disesuaikan dengan kondisi. Bentuk dari strategi gerakan bersama dapat berupa aliansi dengan berbagai macam serikat-serikat buruh untuk menyikapi isu-isu normatif. Pilihan strategi gerakan ini, terkadang dilakukan diluar sistem dan juga didalam sistem. Umumnya gerakan aksi buruh yang dilakukan di luar sistem berkaitan dengan demonstrasi menuntut hak-haknya atau yang bersifat normatif. Gerakan ini lebih bersifat reaktif, karena kebijakan perusahaan yang merugikan buruh. Aksi buruh yang dilakukan didalam sistem, mengenai penentuan besaran UMK. Gerakan serikat buruh di Sidoarjo lebih condong bergerak sendiri tanpa merangkul partai politik. Serikat-serikat buruh lebih yakin akan perjuangan yang dilakukan dengan kekuatan sendiri. Aksi-aksi yang dilakukan gabungan aliansi buruh di Sidoarjo, tidak ikut menyertakan SPSI. Gerakan demonstrasi buruh independent ini lebih radikal dibandingkan dengan SPSI.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK 2 Fis. P. 01/11 Sum k
Uncontrolled Keywords: EMPLOYER ASSOCIATION - INDONESIA
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD6350-6940.7 Trade unions. Labor unions. Workers' associations
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Creators:
CreatorsEmail
DIANANTA PUTRA SUMEDI, 070417322UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorAirlangga Pribadi Kusman, , S.IP, M.SIUNSPECIFIED
Depositing User: Turwulandari
Date Deposited: 27 Jan 2012 12:00
Last Modified: 23 Jul 2016 07:24
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/18331
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item