UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Muhammad Yuris Rawando, 031224153128 (2015) UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (HALAMAN DEPAN)
THD.01-16 Raw u-ADLN.pdf

Download (514kB) | Preview
[img] Text (BAB I)
8. BAB I PENDAHULUAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (335kB) | Request a copy
[img] Text (BAB II)
9. BAB II TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME.pdf
Restricted to Registered users only

Download (348kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
10. BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SUBJEK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (412kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
11. BAB IV PENUTUP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (263kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR BACAAN)
12. DAFTAR BACAAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (280kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Terorisme disepakati secara internasional merupakan kejahatan luar biasa yang harus diantisipasi, baik dengan penegakan hukum terhadap para pelakunya hingga menghentikan aliran dananya. Indonesia mendukung ratifikasi International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999 (disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2006 tentang ratifikasi International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999), sehingga Indonesia berkewajiban untuk memasukan dan mensinkronisasi unsur dalam konvensi tersebut ke dalam hukum positif yang terkait. Indonesia sudah memberlakukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan UU No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU PPTPPT). Dalam UU PPTPPT aparat yang berwenang (PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim) berwenang untuk melakukan pemblokiran danadana yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme. Sejak UU Nomor 9 tahun 2013 disahkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tertanggal 13 Maret 2013, Indonesia telah telah membekukan 328 rekening teroris warga negara Indonesia dan asing di Indonesia, antara lain milik teroris yang telah diadili, yaitu Encep Nurjaman alias Hambali, Zulkarnaen, dan Umar Patek yang terbukti terkait dengan jaringan pendanaan teroris antar negara. Pihak yang merasa dana-dananya diblokir, dan merasa keberatan dijamin undang-undang untuk mengajukan keberatan pada PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim. Pengajuan keberatan disertai bukti-bukti kuat yang membuktikan aset atau dana-dana tersebut sah dan legal. Undang-undang PPTPPT juga memberi memberi hak pemulihan jika tidak terbukti bersalah.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 THD.01/16 Raw u
Uncontrolled Keywords: Terorisme, Pidana Pendanaan Terorisme dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
Subjects: H Social Sciences > HX Socialism. Communism. Anarchism
K Law
K Law > K Law (General)
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Muhammad Yuris Rawando, 031224153128UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorDidik Endro Purwoleksono, Prof. Dr. , S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Guruh Haris Raputra
Date Deposited: 04 Apr 2016 02:12
Last Modified: 04 Apr 2016 02:12
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/19957
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item