SANKSI PIDANA TERHADAP PENGUSAHA YANG MEMBERIKAN UPAH DI BAWAH KETENTUAN UMK TERHADAP PEKERJA BORONGAN

ALADEA DEHL KASIH, 031414153005 (2016) SANKSI PIDANA TERHADAP PENGUSAHA YANG MEMBERIKAN UPAH DI BAWAH KETENTUAN UMK TERHADAP PEKERJA BORONGAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (HALAMAN DEPAN)
THD.08-16 Kas s-ADLN.pdf

Download (225kB) | Preview
[img] Text (BAB I)
9. BAB I PENDAHULUAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (325kB) | Request a copy
[img] Text (BAB II)
10. BAB II KEBERLAKUAN UPAH SESUAI UPAH MINIMUM.pdf
Restricted to Registered users only

Download (320kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
11. BAB III LANDASAN TEORITIK TERHADAP ADANYA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (347kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
12. BAB IV PENUTUP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (186kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR BACAAN)
13. DAFTAR BACAAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (185kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pekerja borongan/tenaga kerja borongan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yaitu: "Tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja". Baik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu berlaku ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Pengusaha yang tidak membayar pekerjanya sesuai UMK bertentangan dengan keadilan, karena pada prinsip keadilan terkandung pemberian kepada masing-masing (pekerja) apa yang menjadi haknya, bahkan menurut Rawls diperlukan prinsip-prinsip keadilan yang lebih mengutamakan asas hak daripada asas manfaat. Bagi Pengusaha yang memberi upah di bawah Ketentuan UMK akan diberi sanksi berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 THD.08/16 Kas s
Uncontrolled Keywords: Pekerja Borongan, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Sanksi Pidana
Subjects: H Social Sciences > HG Finance
K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
ALADEA DEHL KASIH, 031414153005UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorM. Hadi Shubhan, Dr., S.H., M.H., CNUNSPECIFIED
Depositing User: Guruh Haris Raputra
Date Deposited: 04 Apr 2016 03:08
Last Modified: 04 Apr 2016 03:08
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/20479
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item