KEDUDUKAN HUKUM JUSTICE COLLABORATOR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

ANTON LARANONO, 031324153087 (2015) KEDUDUKAN HUKUM JUSTICE COLLABORATOR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (HALAMAN DEPAN)
TH.10-16 Lar k-ADLN.pdf

Download (629kB) | Preview
[img] Text (BAB I)
9. BAB I PENDAHULUAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (526kB) | Request a copy
[img] Text (BAB II)
10. BAB II JUSTICE COLLABORATOR DALAM PEMBERANTASAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (366kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
11. BAB III AKIBAT HUKUM TERPIDANA SEBAGAI JUSTICE.pdf
Restricted to Registered users only

Download (313kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
12. BAB IV PENUTUP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (255kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR BACAAN)
13. DAFTAR BACAAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (377kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa dengan dampak yang luar biasa dan membutuhkan pola penanganan dengan memanfaatkan cara yang luar biasa pula. Pada saat ini Indonesia telah memiliki undang-undang tentang pemberantasan terorisme yaitu UU Nomor 15 Tahun 2003. Pada tahun 2003, teroris para pelaku bom Bali dihukum mati, namun Ali Imron dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Denpasar karena yang bersangkutan menyesali perbuatannya, menunjukkan etika yang baik selama dalam tahanan dan bersedia bekerjasama dalam usaha pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia dan jaringan internasionalnya. Ali menjadi justice collaborator. Konsep perlindungannya telah diperkenalkan dan masuk dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Pasal 10 ayat (2). Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan: Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana jika ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dianggap seorang hakim sebuah kemudahan pidana yang akan dijatuhkan

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH.10/16 Lar k
Uncontrolled Keywords: Terorisme, Justice Collobator, dan Perlindungan Hukum
Subjects: H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
K Law > K Law (General)
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
ANTON LARANONO, 031324153087UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorBambang Suheryadi, S.H., M.Hum.UNSPECIFIED
Depositing User: Guruh Haris Raputra
Date Deposited: 04 Apr 2016 07:25
Last Modified: 04 Apr 2016 07:25
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/20838
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item