Krisna Sesnita (2015) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (292kB)
	Text 2. ABSTRAK .pdf Download (240kB)
	Text 3. DAFTAR ISI .pdf Download (190kB)
	Text 4. BAB 1.pdf Download (329kB)
	Text 5. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only until 27 May 2023. Download (350kB) | Request a copy
	Text 6. BAB 3.pdf Restricted to Registered users only until 27 May 2023. Download (395kB) | Request a copy
	Text 7. BAB 4.pdf Restricted to Registered users only until 27 May 2023. Download (216kB) | Request a copy
	Text 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (261kB)

Abstract

Pengaturan hukum pidana di dalam perundang-undangan mengenai konservasi sumber daya alam tidak terlepas dari fungsi hukum pidana dalam tatanan hukum di Indonesia yang diaktualisasikan dan dikonkritkan melalui ketentuan-ketentuan hukum terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan ketentuan pidana yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana dimaksud. Selain itu, di dalam perundang-undangan mengenai konservasi sumber daya alam, tanggung jawab pidana dapat dikenakan kepada perorangan dan badan hukum (korporasi). Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji masalah mengenai: (1) Bagaimana perumusan mengenai perbuatan yang merupakan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam? (2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual, di mana pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi hukum positif dan penelusuran dan pengklasifikasikan bahan kepustakaan yang selanjutnya dilakukan analisis dan interpretasi terhadap bahan-hukum yang ada sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa: (1) Perumusan mengenai perbuatan yang merupakan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam mempunyai sifat sebagai delik formil dan delik materiil. (2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam didasarkan pada sistem pertanggungjawaban yang didasarkan pada adanya adanya kesalahan dan dianutnya asas legalitas. Adanya kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kealpaan. Sementara itu asas legalitas yang dianut yang berarti suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana apabila sudah ada pengaturan yang mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang atau dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, penulis mempunyai saran, yaitu: (1) Perlu dilakukan upaya perubahan terhadap ketentuan pidana yang berkenaan dengan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang sumber daya alam dan ekosistemnya khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terutama mengenai perumusan yang berkaitan dengan uraian perbuatan sehingga ada kepastian hukum terhadap penerapan ketentuan pidana di dalam perkara tindak pidana di bidang sumber daya alam dan ekosistemnya. (2) Perlu dilakukan upaya penegasan terhadap pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang tidak hanya didasarkan pada batasan maksimal melainkan didasarkan pada adanya rentang pidana minimal dan maksimal yang dapat dikenakan dan/atau diterapkan terhadap pelaku tindak pidana di bidang sumber daya alam dan ekosistemnya.

Actions (login required)

View Item