Nana Riana, 031224153138 (2016) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (HALAMAN DEPAN) HALAMAN DEPAN.pdf Download (911kB) | Preview
	Text (BAB I) 8. BAB I Pendahuluan.pdf Restricted to Registered users only Download (436kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 9.BAB II Landasan Teori.pdf Restricted to Registered users only Download (767kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 10.BAB III Pertanggungjawaban Pidana.pdf Restricted to Registered users only Download (540kB) | Request a copy
Preview	Text (BAB IV) 11.BAB IV Kesmpulan dan Saran.pdf Download (367kB) | Preview
	Text (DAFTAR BACAAN) 12. Daftar Bacaan.pdf Restricted to Registered users only Download (311kB) | Request a copy

Abstract

Korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Menurut Teori Gabungan, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan terhadap korporasi, apabila perbuatan “natural person” (perbuatan pejabat senior ataupun perbuatan kolektif pengurus/pegawai korporasi), memenuhi syarat-syarat antara lain: (a) Dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi; (b) Dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi; (c) Memberikan manfaat atau beban (benefit/cost) bagi korporasi; (d) Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Di samping itu, perbuatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi harus pula memenuhi setidaktidaknya satu unsur dari setiap komponen utama tindak pidana perdagangan orang, yaitu proses (perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan), dengan cara (ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut) dan tujuan eksploitasi. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 459/Pid.Sus/2015/PN.Bks. tanggal 18 Agustus 2015 atas nama Terdakwa PT. Mahkota Ulfa Sejahtera, merupakan putusan pemidanaan pertama terhadap subjek hukum korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang. Diterapkannya Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi serta penerapan Teori Gabungan, merupakan upaya yang dianggap cukup berhasil di dalam merumuskan bentuk tindakan tertentu (actus reus) serta membuktikan unsur kesalahan (mens rea) dari suatu entitas abstrak seperti korporasi.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TH.22/16 Ria p
Uncontrolled Keywords:	Pertanggungjawaban pidana, Korporasi, Tindak Pidana Perdagangan Orang
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD2709-2930.7 Corporations K Law > K Law (General)
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM Nana Riana, 031224153138 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Didik Endro Purwoleksono, Prof. Dr. , S.H., M.H. UNSPECIFIED
Depositing User:	Guruh Haris Raputra, S.Sos., M.M. '-
Date Deposited:	06 Apr 2016 02:15
Last Modified:	06 Apr 2016 02:15
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/23695
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item