ANDHIKO MARAS TANOYO, 129910067 (2007) AKTIVITAS DAN KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI BURUH PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA 1940 -1950. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-tanoyoandh-7081-fssej2-k.pdf Download (326kB) | Preview
	Text (full text) tanoya.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini bertujuan menggambarkan tentang kehidupan masyarakat buruh pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ditinjau dari segi sosial dan ekonominya. Surabaya adalah sebuah kotamadya (gemeente) yang terletak di pesisir utara pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan selat Madura. Kondisi geografis yang demikian strategis, menjadikan Surabaya berkembang sebagai kota industri, dagang dan maritim (INDAMAR). Seiring dengan pesatnya perkembangan kota Surabaya, pemerintahan kolonial Hindia Belanda membangun pelabuhan Tanjung Perak dengan melengkapi fasilitas pelabuhan yang lebih moderen, disini buruh juga memberikan andil yang cukup besar, namun demikian dalam perkembangan selanjutnya selama tiga masa pemerintahan (Belanda, Jepang dan pasca kemerdekaan Indonesia) pelabuhan Tanjung Perak Surabaya selalu diwarnai aksi-aksi yang dilakukan oleh para buruh. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode sejarah yaitu tahap heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan sosial dan ekonomi, namun juga dengan memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti aspek politik, budaya, antropologi, psikologi dan agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam perkembangannya selalu diwarnai oleh aksi para kaum buruh. Selama masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, kesejahteraan kaum buruh kurang mendapatkan perhatian, mereka dibayar dengan upah yang sangat rendah, demikian juga pada masa pemerintahan Jepang, para buruh tidak saja dipekerjakan sebagai buruh pelabuhan, namun juga dimanfaatkan untuk memperbaiki infrastruktur perdagangan dan militer yang hancur saat perang melawan Belanda. Selama itu belurn ada upaya perbaikan nasib buruh kearah yang lebih baik, baru setelah pengakuan atas kedaulatan Negara Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, dengan dikeluarkannya Peraturan Kekuasaan Militer No. 1 tahun 1951 tentang Penyelesaian Pertikaian Perburuhan, dengan ini buruh memperoleh setitik cahaya terang mengenai nasibnya, walupun mungkin pada kenyataannya nasib buruh tidak pernah menjadi lebih baik sampai dengan sekarang.

Actions (login required)

View Item