KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM SISTEM PERWAKILAN INDONESIA

ABD RAHMAN, 090214965 (2006) KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM SISTEM PERWAKILAN INDONESIA. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s3-2008-rahmanabd-9481-dish14-k.pdf

Download (419kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2009-rahmanabd-9629-12.babi.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2009-rahmanabd-9629-13.bab-i.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2009-rahmanabd-9629-14.bab-i.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
[img]
Preview
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2009-rahmanabd-9629-15.bab-v.pdf

Download (2MB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2009-rahmanabd-9629-16.babv.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Sesuai dengan substansi permasalahan di atas, maka penelitian ini dirancang sebagai suatu penelitian hukum yang bersifat "Normatif (Dogmatik) yakni suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, dan azas-azas hukum, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan sejarah. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terhadap bahan hukum primer, dianalisis menurut langkah¬langkah deskripsi, sistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisis serta menilai bahan hukum, dengan menggunakan model "IRAC", yaitu memilih masalah (issues), menentukan peraturan hukum yang relevan (rule), kemudian menganalisis fakta-fakta dari segi hukum (analysis), akhirnya menghasilkan penyusunan sebuah kesimpulan (conclusion). Bahan hukum sekunder dicatat dengan menggunakan sistem kartu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: DPD dibentuk dengan maksud menjamin keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, dan oleh karena itu sesuai gagasan awal, DPD diberi peran sebagai lembaga yang mewakili kepentingan daerah dalam merumuskan kebijakan strategis pada tingkat nasional. Selain itu DPD juga hendak dijadikan sebagai kamar kedua dalam system perwakilan dua kamar, seperti Congress di Amerika serikat yang terdiri atas Senate dan House of representatives

Item Type: Thesis (Disertasi)
Additional Information: KKB KK Dis H 14/08 Rah k
Uncontrolled Keywords: REGIONAL PLANNING
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K578-579 Concepts applying to several branches of law
Divisions: 09. Sekolah Pasca Sarjana
Creators:
CreatorsNIM
ABD RAHMAN, 090214965UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorPhilipus Mandiri Hadjon, Prof.Dr.,S.HUNSPECIFIED
Depositing User: Tn Septian Eko Budianto
Date Deposited: 29 May 2009 12:00
Last Modified: 14 Aug 2017 18:57
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/28619
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item