PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE TERKAIT PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA, STUDY KASUS HOTASI D.P. NABABAN (DIREKTUR UTAMA PT. MERPATI AIRLINE (PERSERO) TBK.)

CHRISTIAN ISAL SANGGALANGI, 031211133124 (2016) PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE TERKAIT PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA, STUDY KASUS HOTASI D.P. NABABAN (DIREKTUR UTAMA PT. MERPATI AIRLINE (PERSERO) TBK.). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (HALAMAN DEPAN)
FH. 99-16 San p - HALAMAN DEPAN.pdf

Download (766kB) | Preview
[img] Text (BAB I)
12. BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (168kB) | Request a copy
[img] Text (BAB II)
13. BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (253kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
14. BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (242kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
15. BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (104kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
16. DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (114kB) | Request a copy
[img] Text (LAMPIRAN)
17. LAMPIRAN1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pertanggung jawaban pidana korporasi dapat diberikan kepada Korporasi dan/atau kepada pengurus dalam hal ini Direksi. Dalam hal ini Korporasi dapat dimintai Pertanggung jawaban pidana apabila tindak pidana yang dilakukan terjadi merupakan perbuatan intra vires atau tindakan yang sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi. Dan dalam hal Direksi yang dimintai pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukan oleh direksi merupakan perbuatan Ultra Vires maupun perbuatan yang melanggar Fiduciary Duty. Namun apabila perbuatan direksi telah sesuai dengan maksud dan tujuan Korporasi dan telah melakukan prinsip kehati-hatian maupun itikad baik, tetapi tetap terjadi tindak pidana, maka direksi tersebut dapat menggunakan prinsip Business Judgment Rule sebagai perlindungan hukum. Oleh sebab itu, business judgment rule sering digunakan untuk menjamin keadilan bagi para Direksi yang mempunyai itikad baik. Prinsip ini bertujuan untuk mencapai keadilan, khususnya bagi para direktur sebuah perusahaan terbatas dalam melakukan suatu keputusan bisnis.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 99/16 San p
Uncontrolled Keywords: Direksi, pertanggungjawaban pidana, business judgment rule
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1024-1132 Commercial contracts
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3840-4375 Regulation of industry, trade, and commerce. Occupational law > K4011-4343 Transportation and communication
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
CHRISTIAN ISAL SANGGALANGI, 031211133124UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorNur Basuki Minarno, Prof. Dr. , S.H., M.Hum.UNSPECIFIED
Depositing User: sukartini sukartini
Date Deposited: 11 Apr 2016 05:52
Last Modified: 21 Jun 2017 19:37
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/29173
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item