MAWAN SETIANTO, 041324253022 (2016) OPTIMALISASI PERAN PEMERIKSA PAJAK DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET PENERIMAAN PAJAK: PERSPEKTIF TEORI PERAN (Studi Kasus pada KPP Madya Surabaya). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (HALAMAN DEPAN) HALAMAN DEPAN.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB I) 13 BAB 1 PENDAHULUAN.pdf.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB II) 14 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.pdf.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 15 BAB 3 METODE PENELITIAN.pdf.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 16 BAB 4 PEMBAHASAN.pdf.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 17 BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN.pdf.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 18 DAFTAR PUSTAKA.pdf.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 19 Lampiran Tesis.pdf.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana peran Pemeriksa Pajak pada KPP Madya Surabaya, dilihat dari sudut pandang Teori Peran. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana mengoptimalkan peran Pemeriksa Pajak di KPP Madya Surabaya. Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan mengambil data-data dari sumber resmi Direktorat Jenderal Pajak, baik di KPP Madya Surabaya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, maupun Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan. Peneliti juga melakukan wawancara terhadap 12 Informan yang terdiri dari Pemeriksa Pajak, Account Representatif, Kepala Kantor, serta pejabat dari Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. Terjadi ketidaksinkronan antara harapan stakeholders dengan harapan Pemeriksa Pajak mengenai peran yang harus dijalankan oleh Pemeriksa Pajak. Hal ini menyebabkan Pemeriksa Pajak mengalami ambiguitas peran yang mengganggu optimalisasi pelaksanaan perannya. Hal-hal yang masih menghambat pelaksanaan peran Pemeriksa Pajak: penolakan dari Wajib Pajak; sulit menerapkan independence in appearence dan independence in fact yang disebabkan oleh intervensi baik dari dalam maupun dari luar; ancaman baik secara fisik maupun psikis; kebijakan mutasi yang belum jelas; kriteria kenaikan pangkat yang dilaksanakan tidak konsisten; serta database yang belum akurat dan andal. Penelitian ini hanya mengambil satu unit kantor pajak sebagai situs studi kasus, padahal fenomena sosial yang melatarbelakanginya terjadi secara nasional. Penelitian selanjutnya sebaiknya mengambil situs yang lebih banyak atau dengan menggunakan metode gabungan kualitatif dengan kuantitatif (mixed-methods).

Actions (login required)

View Item