WIRA YUDHA ALAM, 071414453009 (2016) POLITIK TATA RUANG: RELASI KEKUASAAN ANTARA KORPORASI, DPRD, DAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM PENERBITAN IJIN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN DI KOTA SURABAYA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (HALAMAN DEPAN) HALAMAN DEPAN.pdf Download (596kB) | Preview
	Text (BAB I) 12. BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (400kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 13. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (561kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 14. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (453kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 15. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (769kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 16. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (944kB) | Request a copy
	Text (BAB VI) 17. BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (417kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 18. DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (332kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 19. Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Studi Penataan ruang merupakan kebijakan yang tidak terlepas dari aspek politik. penataan ruang perkotaan menjadi ruang bagi berbagai kepentingan khususnya kepentingan korporasi properti. Politik tata ruang menjadi arena bagi semua pihak baik eksekutif, legislatif, korporasi dan juga masyarakat. Surabaya saat ini menjadikan kota yang kondusif bagi investasi jangka panjang dan memiliki banyak prospek. Surabaya juga tidak terlepas dari perhatian para pengembang-pengembang besar dan para pelaku bisnis. Pesatnya pembangunan infrastruktur tidak terlepas dari faktor birokrasi sebagai pintu masuk utama keberadaan investor dan awal mula pembangunan massif tersebut. Hal ini pula akan mengubah wajah perkotaan Surabaya kedepan menjadikan kota yang kapitalistik dengan kehadiran korporasi – korporasi properti besar yang membangun kawasan propertinya di Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menjelaskan dinamika relasi kekuasaan DPRD Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya dan Korporasi yang ada di Surabaya. Selain itu untuk mengetahui dan menjelaskan dampak adanya relasi tersebut terhadap penataan kota di Surabaya. Penelitian ini menggunakan data primer berdasarkan informasi dari informan yang sesuai dengan keperluan untuk menjelaskan permasalahan penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ruang yang dijelaskan Henri Lefebvre. Teori ini menjelaskan bahwa ruang tidak terlepas secara korelatif dengan konteks politik, dan konteks politik melingkupi bagianbagian dari area spasial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika relasi antara korporasi, DPRD, dan Pemerintah Kota Surabaya terjadi khususnya dalam kebijakan penerbitan perijinan pemanfaatan dan pengelolan lahan yang dilakukan oleh korporasi properti. Korporasi properti telah membangun jejaring kekuasaan baik ditingkat eksekutif maupun legislatif sehingga kepentingan korporasi lebih mudah terakomodasi. Selain itu dampak relasi tersebut maka penataan ruang perkotaan Surabaya lebih mengutamakan kepentingan kapital dari korporasi properti sehingga ruang untuk masyarakat kelas bawah tidak menjadi prioritasi kebijakan pemerintah kota.

Actions (login required)

View Item