Endang Sriningsih, 090970403 (2016) STUDI TENTANG PEMERIKSAAN PAJAK PENGUSAHA KENA PAJAK BADAN DALAM PERSPEKTIF NEGOTIATED ORDER. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (HALAMAN DEPAN) HALAMAN DEPAN.pdf Download (668kB) | Preview
	Text (BAB 1) 10. Bab I.pdf Restricted to Registered users only Download (642kB) | Request a copy
	Text (BAB 2) 11. Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (896kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 12. Bab III METODE PENELITIAN .pdf Restricted to Registered users only Download (462kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 13. Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB 5) 14. Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB 6) 15. Bab VI.pdf Restricted to Registered users only Download (423kB) | Request a copy
	Text (BAB 7) 16. Bab VII.pdf Restricted to Registered users only Download (798kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 17. Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (451kB) | Request a copy

Abstract

Studi ini mengkaji negosiasi dalam perpajakan dari perspektif teori Negotiated Order Anselm Strauss, terutama negotiated order yang terjadi dalam pemeriksaan pajak antara Pemeriksa Pajak dan Kuasa Wajib Pajak di daerah Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Perpajakan di Indonesia menerapkan sistem self assessment, Wajib Pajak harus berperan aktif memenuhi kewajiban perpajakannya (tax compliance), namun kenyataannya sejak peraturan tersebut ditetapkan pada tahun 1984 hingga sat ini, kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat rendah, disamping itu juga merebak isu-isu perlawanan pajak. Pemerintah menerapkan law enforcement dengan pilar utama pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak. Temuan dan kesimpulan penelitian ini, pertama, penerapan mekanisme tanggungjawab renteng dan data tandingan dari lawan transaksi dalam pelaporan pajak dapat mencegah terjadinya negosiasi antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak. Merujuk teori Strauss, pengawasan saling-silang ini menguatkan konteks struktural dan melemahkan konteks negosiasi, disebut ―tightly coupled‖.Kedua, Pemeriksa Pajak menerapkan efek penggentar (ditterent effek) dalam pemeriksaan pajak, berakibat merendahkan posisi Wajib Pajak, dan secara pribadi menguntungkan Pemeriksa Pajak, artinya terjadi negosiasi ―menang-kalah‖. Ketiga, terjadi negosiasi antar institusi yang bertujuan untuk meringankan beban pajak para pengusaha. Dua hal terakhir menguatkan individu dan melemahkan struktur, dapat disebut sebagai ―loosely coupled.‖ Secara umum penelitian ini menguatkan sekaligus memperluas teori negotiated order Anselm Strauss, bahwa konteks struktural yang menggunakan pengawasan saling silang yang melekat sebagai kewajiban diantara pihak-pihak yang berpotensi untuk bernegosiasi, mencegah terjadinya negosiasi. Penelitian ini juga menemukan mode/cara yang digunakan dalam negotiated order, dan dapat ditambahkan dalam deretan property konteks negosiasi Strauss, yaitu penghindaran (avoidance), congkak/ angkuh (Supercilious/ arrogant), Pengaruh Kekuasaan (Influence of Power), dan Kompromi (compromise).

Actions (login required)

View Item