MUHAMMAD YASSIN, 031414153074 (2016) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA DALAM PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (HALAMAN DEPAN) HALAMAN DEPAN .pdf Download (194kB) | Preview
	Text (BAB 1) BAB I PENDAHULUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB) | Request a copy
	Text (BAB 2) BAB II RATIO LEGIS PENGATURAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPILDALAM UNDANG UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) BAB III HAK HAK YANG PERLU DILINDUNGI DALAM PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (121kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Registered users only Download (123kB) | Request a copy

Abstract

Pegawai negeri sipil merupakan ujung tombak pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Kewajiban serta tanggung jawab besar yang diamanatkan oleh Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebagai pengganti Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah hal yang tidak dapat ditawar oleh para pegawai negeri sipil. Adanya tanggung jawab yang besar tersebut haruslah seimbang dengan pemenuhan hak-hak pegawai negeri sipil sebagai warga negara agar pencapaian kinerja yang diharapkan oleh pemerintah sebagai pihak pemberi kerja dapat menjadi maksimal. Mutasi pegawai negeri sipil merupakan salah satu kegiatan yang berkaitan erat dengan timbulnya ketimpangan antara hak dan kewajiban pegawai negeri sipil sebagai aparatur sipil negara sekaligus warga negara. Oleh karena itu dibutuhkan adanya perlindungan hukum bagi pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan mutasi dimaksud.

Actions (login required)

View Item