PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 WAJIB PUNGUT BUMN ATAS TRANSAKSI PEMBELIAN BARANG DI PT. PJB

ANINDYA PARAMA PUTRA (2015) PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 WAJIB PUNGUT BUMN ATAS TRANSAKSI PEMBELIAN BARANG DI PT. PJB. Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (HALAMAN DEPAN)
1. HALAMAN DEPAN.pdf

Download (272kB)
[img] Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf

Download (47kB)
[img] Text (DAFTAR ISI)
DAFTAR ISI.pdf

Download (26kB)
[img] Text (BAB 1)
2. BAB 1.pdf

Download (115kB)
[img] Text (BAB 2)
3. BAB 2.pdf
Restricted to Registered users only until 18 May 2023.

Download (126kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3)
4. BAB 3.pdf
Restricted to Registered users only until 18 May 2023.

Download (47kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
5. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (44kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
6. LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only until 18 May 2023.

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Keadaan perekonomian di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kemajuan yang lebih baik dengan adanya penerimaan pendapatan dari sektor perpajakan. Karena dengan adanya penerimaan pajak diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Pajak merupakan sumber penghasilan terbesar bagi Indonesia. Hal ini terbukti dari tahun ke tahun Indonesia sangat bergantung pada pajak untuk pembiayaan Negara. Sekitar 70% lebih seluruh penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan. Di Indonesia pajak merupakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan serta pembiayaan terhadap negara. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,S.H, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo, 2011:1). Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sebagaimana telah mengalami perubahan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak sangat merupakan salah satu aspek terpenting dalam pembangunan suatu negara.

Item Type: Thesis (Tugas Akhir D3)
Additional Information: KKB KK-2 FV P.26/16 Put p
Uncontrolled Keywords: Pajak Penghasilan, Transaksi Pembelian Barang
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue
Divisions: 15. Fakultas Vokasi > Departemen Bisnis > D3 Perpajakan
Creators:
CreatorsNIM
ANINDYA PARAMA PUTRANIM041210213074
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorALFA RAHMIATINIDN0022057305
Depositing User: sugiati
Date Deposited: 03 May 2016 05:08
Last Modified: 18 May 2020 01:38
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/30330
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item