FALDO JANUARSO (2015) PROSEDUR PENGENAAN PPH 23 ATAS PENYEDIA JASA PERAWATAN, PEMELIHARAAN, DAN TENAGA LISTRIK PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR TERHADAP PT. PJB. Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN DEPAN) 1. HALAMAN DEPAN.pdf Download (271kB)
	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (113kB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (1MB)
	Text (BAB 1) 2. BAB I.pdf Download (176kB)
	Text (BAB 2) 3. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only until 18 May 2023. Download (281kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 4. BAB 3.pdf Restricted to Registered users only until 18 May 2023. Download (113kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 5. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (99kB)
	Text (LAMPIRAN) 6. LAMPIRAN .pdf Restricted to Registered users only until 18 May 2023. Download (130kB) | Request a copy

Abstract

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, salah satu hukum yang harus ditaati adalah hukum pajak. Perpajakan merupakan salah satu komponen paling penting dalam perekonomian Indonesia dan di berbagai negara lainnya. Bagi pemerintah, perpajakan merupakan wujud nyata kemandirian pendanaan pembangunan. Perjalanan reformasi pajak ( Tax Reform ) sudah mengalami beberapa kali penyempurnaan dan penyesuaian dalam rangka mendukung kemandirian bangsa Indonesiauntuk memenuhi tuntutan APBN yang dari tahun ke tahun selalu meningkat, yaitu penerimaan pajak memegang peranan 70% - 80% dari target yang dicantumkan dalam APBN. Untuk melaksanakan sistem perpajakan di Indonesia tidaklah terlalu mudah karena masyarakat di Indonesia harus mengerti pajak dan cara – cara perhitungannya, agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan maupun dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu, pemerintahterus melakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan peraturan berupa undang – undang perpajakan. Undang – undang tersebut mengatur mengenai hal – hal yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak maupun tata cara perhitungan pajak.

Actions (login required)

View Item