PROSEDUR PENGENAAN PPH 23 ATAS PENYEDIA JASA PERAWATAN, PEMELIHARAAN, DAN TENAGA LISTRIK PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR TERHADAP PT. PJB

FALDO JANUARSO, 041210213060 (2015) PROSEDUR PENGENAAN PPH 23 ATAS PENYEDIA JASA PERAWATAN, PEMELIHARAAN, DAN TENAGA LISTRIK PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR TERHADAP PT. PJB. Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (HALAMAN DEPAN)
1. HALAMAN DEPAN.pdf

Download (656kB) | Preview
[img] Text (BAB I)
2. BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (299kB) | Request a copy
[img] Text (BAB II)
3. BAB 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (633kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
4. BAB 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (210kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
5. DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (206kB) | Request a copy
[img] Text (LAMPIRAN)
6. LAMPIRAN .pdf
Restricted to Registered users only

Download (197kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, salah satu hukum yang harus ditaati adalah hukum pajak. Perpajakan merupakan salah satu komponen paling penting dalam perekonomian Indonesia dan di berbagai negara lainnya. Bagi pemerintah, perpajakan merupakan wujud nyata kemandirian pendanaan pembangunan. Perjalanan reformasi pajak ( Tax Reform ) sudah mengalami beberapa kali penyempurnaan dan penyesuaian dalam rangka mendukung kemandirian bangsa Indonesiauntuk memenuhi tuntutan APBN yang dari tahun ke tahun selalu meningkat, yaitu penerimaan pajak memegang peranan 70% - 80% dari target yang dicantumkan dalam APBN. Untuk melaksanakan sistem perpajakan di Indonesia tidaklah terlalu mudah karena masyarakat di Indonesia harus mengerti pajak dan cara – cara perhitungannya, agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan maupun dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu, pemerintahterus melakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan peraturan berupa undang – undang perpajakan. Undang – undang tersebut mengatur mengenai hal – hal yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak maupun tata cara perhitungan pajak.

Item Type: Thesis (Tugas Akhir D3)
Additional Information: KKB KK-2 FV P.28/16 Jan p
Uncontrolled Keywords: Pajak Penghasilan
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ4629-4830 Income tax
Divisions: 15. Fakultas Vokasi > Departemen Bisnis > D3 Perpajakan
Creators:
CreatorsEmail
FALDO JANUARSO, 041210213060UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorALFA RAHMIATI, SE., MM., Ak., BKP.UNSPECIFIED
Depositing User: sugiati
Date Deposited: 03 May 2016 05:30
Last Modified: 03 May 2016 05:30
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/30338
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item