ASPEK PEMAJAKAN PPh 4 AYAT (2) ATAS JASA PELAKSANAAN KONTRUKSI OLEH PEMBERI KERJA PEMERINTAH DAN SWASTA DI PT. TATA BUMI RAYA SURABAYA

YANUAR RISTYA, 041210213054 (2015) ASPEK PEMAJAKAN PPh 4 AYAT (2) ATAS JASA PELAKSANAAN KONTRUKSI OLEH PEMBERI KERJA PEMERINTAH DAN SWASTA DI PT. TATA BUMI RAYA SURABAYA. Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (HALAMAN DEPAN)
1. HALAMAN DEPAN.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text (BAB I)
2. BAB 1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (444kB) | Request a copy
[img] Text (BAB II)
3. BAB 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (640kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
4. BAB 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (391kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
5. DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (386kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR LAMPIRAN)
6. DAFTAR LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (11MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia dengan jumlah penduduk terpadat ke 4 (empat)di dunia (berdasarkan Data dari CIA World Factbook tahun 2013). Dengan jumlah penduduk yang tinggi, penerimaan negara akan semakin tinggi pula. Salah satu sumber penerimaan negara adalah berasal dari sektor pajak. Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi. Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara. Dengan bertambah luasnya tugas-tugas negara, maka dengan sendirinya negara memerlukan biaya yang cukup besar. Sehubungan dengan itu maka pembayaran pajak yang tadinya bersifat sukarela berubah menjadi pembayaran yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dalam bentuk undang-undang dan dapat dipaksakan. Pengertian pajak tercantum secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983, yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”(Fitriandi.,dkk, 2011:4)

Item Type: Thesis (Tugas Akhir D3)
Additional Information: KKB KK-2 FV P.38/16 Ris a
Uncontrolled Keywords: Perpajakan, Jasa Pelakanaan Konstruksi
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue
Divisions: 15. Fakultas Vokasi > Departemen Bisnis > D3 Perpajakan
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
YANUAR RISTYA, 041210213054UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorH. HERU TJARAKA, Dr., E., MSi.,BKP., Ak., CA.UNSPECIFIED
Depositing User: sugiati
Date Deposited: 03 May 2016 12:14
Last Modified: 14 Jun 2017 18:49
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/30395
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item