PROSEDUR PENERAPAN SANKSI ATAS PAJAK REKLAME DI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH JOMBANG

RIO RAHADIYANTO, 041102099 (2015) PROSEDUR PENERAPAN SANKSI ATAS PAJAK REKLAME DI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH JOMBANG. Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (HALAMAN DEPAN)
1. HALAMAN DEPAN.pdf

Download (933kB) | Preview
[img] Text (BAB I)
2. BAB 1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (518kB) | Request a copy
[img] Text (BAB II)
3. BAB 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (597kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
4. BAB 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (357kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
5. DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (378kB) | Request a copy
[img] Text (LAMPIRAN)
6. LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pembangunan di suatu daerah dimaksudkan untuk membangun masyarakat seutuhnya, untuk itu diharapkan pembangunan tersebut tidak hanya mengejar kemajuan daerah saja, akan tetapi mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat yang dapat berjalan serasi dan seimbang di segala bidang dalam rangka menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata. Oleh karena itu, Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah sesungguhnya menjadi tanggung jawab warga negara dan masyarakatnya. Hal ini berkaitan dengan pembangunan daerah dalam rangka otonomi daerah, karena pendapatan daerah menjadi sangat penting untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pembangunan daerah yang serasi dan terpadu disertai perencanaan pembangunan yang baik, efisien dan efektif maka akan tercipta kemandirian daerah dan kemajuan yang merata diseluruh wilayah Indonesia. Terdapat bermacam - macam batasan atau definisi tentang “PAJAK” yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah : Menurut Prof.Dr.H.Rohmat soemitro SH. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya, demi Pembangunan nasional Indonesia yang pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. Didalam APBD setiap daerah, sektor pajak memiliki peran yang semakin besar karena akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Item Type: Thesis (Tugas Akhir D3)
Additional Information: KKB KK-2 FV P.40/16 Rah p
Uncontrolled Keywords: Sanksi, Pajak Reklame
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ4629-4830 Income tax
Divisions: 15. Fakultas Vokasi > Departemen Bisnis > D3 Perpajakan
Creators:
CreatorsEmail
RIO RAHADIYANTO, 041102099UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSANTI NOVITA, SE., MM., Ak., BKP., CA.UNSPECIFIED
Depositing User: sugiati
Date Deposited: 04 May 2016 00:38
Last Modified: 04 May 2016 00:38
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/30399
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item