PRINSIP KONSTITUSIONALISME DALAM PIAGAM MADINAH DAN RELEVANSINYA BAGI KONSTITUSI INDONESIA

HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM, 031011002 (2015) PRINSIP KONSTITUSIONALISME DALAM PIAGAM MADINAH DAN RELEVANSINYA BAGI KONSTITUSI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (HALAMAN DEPAN)
1. HALAMAN DEPAN.pdf

Download (798kB) | Preview
[img] Text (BAB I)
2. BAB I .pdf
Restricted to Registered users only

Download (359kB) | Request a copy
[img] Text (BAB II)
3. BAB II .pdf
Restricted to Registered users only

Download (417kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
4. BAB III .pdf
Restricted to Registered users only

Download (525kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
5. BAB IV .pdf
Restricted to Registered users only

Download (340kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
6. DAFTAR BACAAN .pdf
Restricted to Registered users only

Download (342kB) | Request a copy
[img] Text (LAMPIRAN)
7. LAMPIRAN .pdf
Restricted to Registered users only

Download (447kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Piagam Madinah sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia menunjukkan penerapan prinsip konstitusionalisme yang dapat dipetik sebagai pelajaran bagi negara hukum moderen. Pembatasan kekuasaan yang tidak hanya menerapkan demokrasi bahkan nomokrasi dielaborasi dengan perlindungan hak rakyat yang bersifat bottom up. Penguatan institusi kerakyatan melalui kabilah dan musyawarah (syuro’) merupakan ciri khas penerapan konstitusionalisme Piagam Madinah khususnya dalam pembatasan kekuasaan pemerintahan. Selain itu perlindungan hak asasi manusia dilaksanakan secara komunal melalui institusi kabilah serta perjanjian konstitusional. Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan pada konstitusi tertulis UUD 1945 memiliki sejarah yang dinamis dalam penerapan prinsip konstitusionalismenya. Sebagai negara yang juga mayoritas beragama Islam dengan heterogenitas masyarakat, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari Piagam Madinah dalam penerapan prinsip konstitusionalisme. Sebagai konstitusi sosial dan politik, Piagam Madinah memiliki relevansi formal dan substansial terhadap konstitusi Indonesia. Evaluasi kelembagaan, penguatan lembaga riset dan edukasi konstitusi masif pada masyarakat merupakan bentuk konkret dari relevansi tersebut.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.109/16 Hak p
Uncontrolled Keywords: Piagam Madinah, Prinsip Konstitusionalisme, Konstitusi Indonesia
Subjects: K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB2101-2862 Constitutions and religion. Constitutional and administrative law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM, 031011002UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorM. SYAIFUL ARIS, S.H., M.H., LLM.UNSPECIFIED
Depositing User: sugiati
Date Deposited: 16 May 2016 11:21
Last Modified: 16 May 2016 11:21
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/30591
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item