PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BARANG KEBUTUHAN POKOK

AFIF ABDUL AZIS, 031111049 (2015) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BARANG KEBUTUHAN POKOK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (HALAMAN DEPAN)
1. HALAMAN DEPAN.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text (BAB I)
2. BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (532kB) | Request a copy
[img] Text (BAB II)
3. BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (474kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
4. BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (622kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
5. BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (328kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
6. DAFTAR BACAAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (333kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang sering terjadi dalam masyarakat namun jarang tersentuh oleh penegak hukum. Kegiatan penimbunan dilakukan pada saat sektor pangan di Indonesia mengalami krisis sumber pangan yang diakibatkan eksploitasi berlebihan atau kondisi alam yang buruk. Akibatnya kegiatan penimbunan yang terjadi dapat merugikan keuangan negara serta terjadi inflasi diluar kendali. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pengaturan dan pertanggungjawabannya ?. Dalam pembahasan skiripsi ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan statute approach dan conseptual approach. Pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan penimbunanan barang kebutuhan pokok dapat dipertanggungjawabkan kepada orang atau korporasi selaku subjek hukum. Karena yang dapat melakukan kesalahan adalah orang dan juga korporasi. Orang atau korporasi ini termasuk juga dalam pengertian pelaku usaha dalam Undang – Undang Perdagangan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana. Pengaturan tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok diatur dalam Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta peraturan pelaksana sebagai pendukung implementasi Undang – Undang Perdagangan tersebut.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.112/16 Azi p
Uncontrolled Keywords: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Barang Kebutuhan Pokok
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
AFIF ABDUL AZIS, 031111049UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorTOETIK RAHAYUNINGSIH, DR., SH., M.Hum.UNSPECIFIED
Depositing User: sugiati
Date Deposited: 17 May 2016 08:31
Last Modified: 17 May 2016 08:31
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/30599
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item