PENGATURAN HAK KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH BESERTA TANAHNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

AMALIA SARTIKA NASUTION, 031214253075 (2014) PENGATURAN HAK KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH BESERTA TANAHNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (HALAMAN DEPAN)
HALAMAN DEPAN.pdf

Download (681kB) | Preview
[img] Text (BAB I)
8. Bab I Pendahuluan.pdf
Restricted to Registered users only

Download (494kB) | Request a copy
[img] Text (BAB II)
9. Bab II Perlindungan Hukum.pdf
Restricted to Registered users only

Download (445kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
10. Bab III Akibat dan Upaya Hukum.pdf
Restricted to Registered users only

Download (433kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
11. Bab IV Penutup.pdf
Restricted to Registered users only

Download (323kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR BACAAN)
12. Daftar Bacaan.pdf
Restricted to Registered users only

Download (252kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Setiap Notaris diharapkan untuk bersikap mulia dan harus menghindari penggunaan cara atau perilaku yang berpengaruh negatif terhadap reputasi profesi Notaris serta menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris baik sebagai profesi maupun sebagai pelayan masyarakat.Dalam suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh notaris haruslah berdasarkan dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Dalam hal membuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilakukan baik dilakukan anatara Developer dengan Konsumen, Notaris dengan Developer. Tetapi kebanyakan sekarang Developer perumahan membuat Pengikatan Jual Beli secara dibawah tangan antara Developer dengan Konsumen yang kebanyakan dilakukan secara sepihak dan banyak merugikan pihak konsumen. Konsumen banyak tidak mengetahui untuk apa Perjanjian Pengikatan Jual Beli itu di buat dan tidak ada penjelasan secara menyeluruh, Konsumen hanya disuruh untuk tandatangan saja. Pada saat perjanjian itu dilanggar oleh konsumen, developer meminta pertanggungjawaban yang besar terhadap konsumen sedangkan saat developer melakukan kesalahan dan melanggar perjanjian pengikatan jual beli itu tetap yang diberatkan dalam hal itu konsumen. Sehingga perlu adanya masyarakat atau konsumen mengetahui perjanjian apa yang ditandatangani dan tidak memberatkan konsumen. Banyak sekarang developer seenaknya menggunakan perjanjian pengikatan jual beli itu dan melarikan diri tanpa memperdulikan akan kerugian konsumen. Maka dari itu dengan adanya Pengaturan Hak Konsumen Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah beserta Tanahnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK.21/16 Nas p
Uncontrolled Keywords: HAK KONSUMEN; PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH; UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K623-968 Civil law > K720-792 Property
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
AMALIA SARTIKA NASUTION, 031214253075UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorSri Handajani, Dr., S.H., M.Hum.,UNSPECIFIED
Depositing User: Guruh Haris Raputra
Date Deposited: 23 May 2016 08:45
Last Modified: 23 May 2016 08:45
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/30617
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item