PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM KANONIK KATOLIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

FLORENCIA IRENA, 031324253021 (2016) PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM KANONIK KATOLIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (HALAMAN DEPAN)
HALAMAN DEPAN.pdf

Download (683kB) | Preview
[img] Text (BAB I)
10. Bab I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (357kB) | Request a copy
[img] Text (BAB II)
11. Bab II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (450kB) | Request a copy
[img] Text (TABEL 1)
12. Tabel 1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (276kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
13. Bab III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (233kB) | Request a copy
[img] Text (TABEL 2)
14. Tabel 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (181kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
15. Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (183kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR BACAAN)
DAFTAR B.pdf
Restricted to Registered users only

Download (252kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agama Katolik mempunyai kumpulan hukum resmi gereja yang berlaku bagi umatnya, yaitu Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici). Meskipun tidak mengenal perceraian, dalam agama Katolik mengenal adanya pembatalan perkawinan. Hukum Kanonik mengatur pembatalan perkawinan yang mana perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak sah sehingga tidak terbentuklah suatu perkawinan. Begitu juga dalam UU Perkawinan mengatur tentang pembatalan perkawinan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan atau karena ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Permasalahan dalam tesis ini adalah aturan hukum antara Hukum Kanonik Katolik dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pembatalan perkawinan dan akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap suami isteri, anak, dan harta benda perkawinan dalam Hukum Kanonik Katolik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut adalah pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan perbandingan (Comparative Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian memperoleh jawaban bahwa Hukum Kanonik dan UU Perkawinan mempunyai persamaan dan perbedaan dalam mengatur pembatalan perkawinan, mengenai akibat hukum pembatalan pada Hukum Kanonik hanya mengatur terhadap suami isteri, sedangkan pada UU Perkawinan mengatur terhadap suami isteri, anak, dan harta benda perkawinan.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK.24/16 Ire p
Uncontrolled Keywords: Hukum Kanonik, Pembatalan Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan.
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7120-7197 Persons > K7155-7197 Domestic relations. Family law > K7157-7179 Marriage. Husband and wife
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
FLORENCIA IRENA, 031324253021UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSri Handajani, Dr., S.H., M.HumUNSPECIFIED
Depositing User: Guruh Haris Raputra
Date Deposited: 23 May 2016 09:17
Last Modified: 23 May 2016 09:17
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/30620
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item