EKSISTENSI PETUGAS REGISTRASI PADA PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI PEMERINTAHAN DESA

JULIUS FRISHER MALORINGAN, 031414153059 (2016) EKSISTENSI PETUGAS REGISTRASI PADA PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI PEMERINTAHAN DESA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (HALAMAN DEPAN)
1. HALAMAN DEPAN.pdf

Download (790kB) | Preview
[img] Text (BAB I)
2. BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (358kB) | Request a copy
[img] Text (BAB II)
3. BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (592kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
4. BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (406kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
5. BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (265kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
6. DAFTAR BACAAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (301kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR SINGKATAN)
7. DAFTAR SINGKATAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (246kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini berarti bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Untuk pengakuan status pribadi dan status hukum setiap Warga Negara Indonesia maka dalam pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang di atur oleh Undang-Undang. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang pada hakikatnya adalah pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada dalam dan/atau di luar wilayah NKRI. Administrasi kependudukan dalam hal ini penerbitan dokumen kependudukan sangat penting bagi penduduk, karena dapat menjadi bukti yang sempurna sebagai bukti autentik, yang menjadi bukti jati diri seseorang, hubungan seseorang dengan keluarganya yang memiliki rentetan akibat hukum baik tanggung jawab perdata orang tua pada anak, suami pada istri, maupun hak waris seseorang. Seseorang yang tidak memiliki dokumen kependudukan secara de jure keberadaannya dianggap tidak dianggap ada oleh Negara. Saat ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Terutama bagi Penduduk Desa, yang berhak mendapatkan pelayanan yang sama dan tidak diskriminatif. Disisi lain, penataan administrasi kependudukan juga penting bagi penyelenggara negara karena membutuhkan data kependudukan untuk merencanakan dan melaksanakan programprogram pembangunan yang terarah dan tepat sasaran. Ketentuan-ketentuan itu mengisyaratkan akan pentingnya penataan pengaturan administrasi kependudukan sebagai bagian dalam upaya mewujudkan good governance.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 THP.05/16 Mal e
Uncontrolled Keywords: Registrasi; Administrasi Kependudukan
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3400-3431 Administrative law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsEmail
JULIUS FRISHER MALORINGAN, 031414153059UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorLILIK PUDJIASTUTI, Dr., S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: sugiati
Date Deposited: 31 May 2016 13:28
Last Modified: 31 May 2016 13:28
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/30765
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item