KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DKI JAKARTA DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN 2015 (KAJIAN SENGKETA ADMINISTRASI ANTARA GUBERNUR DKI JAKARTA BASUKI TJAHAJA PURNAMA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI)

MOHAMMAD HARIO RAMADHAN, 031011072 (2015) KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DKI JAKARTA DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN 2015 (KAJIAN SENGKETA ADMINISTRASI ANTARA GUBERNUR DKI JAKARTA BASUKI TJAHAJA PURNAMA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (HALAMAN DEPAN)
1. HALAMAN DEPAN.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text (BAB I)
2. Bab I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (388kB) | Request a copy
[img] Text (BAB II)
3. Bab II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (528kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
4. Bab III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (412kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
5. Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (249kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
6. Daftar Bacaan.pdf
Restricted to Registered users only

Download (300kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa status pengesahan APBD yang proses penyusunanya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan upaya hukum dari DPRD terhadap tindakan kepala daerah yang melanggar aturan ditinjau dari kasus penyusunan APBD DKI Jakarta 2015. Analisis menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan statute approach, conceptual approach, dan studi kasus. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa APBD diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan; Pemerintahan Daerah wajib tunduk terhadap perundang-undangan yang berlaku tentang APBD; APBD yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan APBD yang cacat hukum, tidak sah, dan tidak boleh mendapat pengesahan; Proses penyusunan APBD yang tidak melibatkan DPRD mengakibatkan DPRD tidak bertanggung jawab terhadap APBD. APBD tersebut merupakan tanggung jawab penuh Kepala Daerah; DPRD hanya memiliki beban pertanggungjawaban anggaran DPRD sendiri; Pengawasan DPRD mutlak diperketat terhadap pos anggaran; Hak DPRD yang terdiri dari hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pengawasan APBD.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.123/16 Ram k
Uncontrolled Keywords: APBD, Kewenangan
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3400-3431 Administrative law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
MOHAMMAD HARIO RAMADHAN, 031011072UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorM. HADI SUBHAN, Dr., S.H., C.N., M.H.,UNSPECIFIED
Depositing User: sugiati
Date Deposited: 31 May 2016 13:50
Last Modified: 31 May 2016 13:50
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/30767
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item