RADEN BAGUS EKA PERWIRA, 031314153017 (2016) KEWENANGAN PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM HAL PENAHANAN BERDASARKAN KUHAP SETELAH BERLAKUNYA PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (HALAMAN DEPAN) HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB 1) 10.BAB I .pdf Restricted to Registered users only Download (871kB) | Request a copy
	Text (BAB 2) 11.BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 12.BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (899kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 13.BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (735kB) | Request a copy
	Text (DATAR BACAAN) DAFAR BACAAN .pdf Restricted to Registered users only Download (782kB) | Request a copy

Abstract

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Hal Penahanan Berdasarkan KUHAP Setelah Berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah: Bahwa, ratio legis atau hakikat diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana dan Jumlah Denda di dalam KUHP adalah untuk mengembalikan fungsi Pasal 364 agar efektif dan memberikan keadilan kepada pencuri yang melakukan pencurian dengan nilai barang atau uang bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,- untuk dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. Terhadap Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Hal Penahanan Serta Proses Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana dan Jumlah Denda di dalam KUHP tidak membawa pada perubahan secara signifikan dengan kata lain kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam hal penahanan serta proses pemeriksaan perkara di pengadilan tetap seperti biasanya.Bahwa, Implikasi Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Hal Penahanan Serta Proses Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana dan Jumlah Denda di dalam KUHP tidak berdampak terhadap Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Hal Penahanan Serta Proses Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan. Akan tetapi implikasi yang ditimbulkan dari berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana dan Jumlah Denda di dalam KUHP adalah diterapkannya pemeriksaan acara cepat dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian yang bersifat ringan (pencurian di bawah Rp 2.500.000.00,-) sesuai yang termaktub dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana dan Jumlah Denda di dalam KUHP.

Actions (login required)

View Item