PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDITUR SELAMA PROSES SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN ( SKMHT ) AKIBAT PEMBLOKIRAN SERTIPIKAT TANAH

FEBRI ATIKAWATI WISENO PUTRI, 031324253032 (2016) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDITUR SELAMA PROSES SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN ( SKMHT ) AKIBAT PEMBLOKIRAN SERTIPIKAT TANAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (HALAMAN DEPAN)
HALAMAN DEPAN.pdf

Download (501kB) | Preview
[img] Text (BAB 1)
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (529kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 2)
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (448kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3)
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (312kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4)
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (178kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR BACAAN)
DAFTAR BACAAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (156kB) | Request a copy
[img] Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (387kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Tesis ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Kreditur Selama Proses Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Akibat Pemblokiran Sertipikat Tanah”, dengan 2 (dua) Pokok permasalahan yaitu: (1) Kedudukan pihak kreditur selama proses Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) akibat pemblokiran sertipikat tanah. (2) Konsekuensi hukum terhadap pihak kreditur selama proses Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) akibat pemblokiran sertipikat tanah. Penelitian ini adalah jenis penelitian normative yaitu penelitian yang didasarkan pada data sekunder. Disamping itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan studi kasus (case study). Hasil penelitian dari tesis ini menunjukkan bahwa; (1) Kedudukan bank selaku pihak kreditur yang memegang Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ( SKMHT ) atas sertipikat tanah merupakan sebagai kreditur preferen, melainkan sebagai kreditur konkuren. Dimana sebagai kreditur konkuren, bank tidak mempunyai hak preferensi yaitu hak untuk didahulukan pembayaran utangnya oleh debitur atas sertipikat tanah yang dijadikan agunan kredit. Apabila debitur wanprestasi, terhadap sertipikat tanah tersebut juga tidak dapat dilakukan eksekusi karena tidak adanya kekuatan eksekutorial terhadap sertipikat tanah. (2) Konsekuensi hukum terhadap SKMHT yang telah habis masa berlakunya adalah batal demi hukum dan tidak dapat dijadikan dasar dari pembuatan APHT. Oleh karenanya Hak Tanggungan atas sertipikat yang menjadi obyek Hak Tanggungan tidak akan pernah lahir karena pemberian Hak Tanggungan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan ( APHT ). Pembuatan SKMHT harus ditindaklanjuti dengan pemasangan dan pendaftaran APHT agar memperoleh hak preferen sehingga kreditur dapat melakukan eksekusi melalui parate eksekusi dan melalui lelang umum apabila debitur melakukan wanprestasi.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK.41/16 Put p
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Hukum, Hak Tanggungan, Eksekusi
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG3691-3769 Credit. Debt. Loans
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
FEBRI ATIKAWATI WISENO PUTRI, 031324253032UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorSri Winarsi, Dr., SH, M.HUNSPECIFIED
Depositing User: Guruh Haris Raputra
Date Deposited: 01 Jun 2016 01:54
Last Modified: 01 Jun 2016 01:54
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/30785
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item