HERDITO PRABAGDO, 031211132090 (2016) MEKANISME REFERENDUM DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (HALAMAN DEPAN) 1. HALAMAN DEPAN.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB I) 2. BAB I .pdf Restricted to Registered users only Download (488kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 3. BAB II .pdf Restricted to Registered users only Download (539kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 4. BAB III .pdf Restricted to Registered users only Download (499kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 5. BAB IV .pdf Restricted to Registered users only Download (377kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 6. DAFTAR BACAAN .pdf Restricted to Registered users only Download (413kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 7. LAMPIRAN .pdf Restricted to Registered users only Download (645kB) | Request a copy

Abstract

Pemilihan Umum Kepala Daerah (pilkada) merupakan proses kedaulatan rakyat ditingkat lokal yang diatur berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang merupakan hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia. Selama proses pilkada serentak tahun 2015 terdapat 3 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon yang terdaftar daerah tersebut adalah Kebupaten Blitar, Tasikmalaya, dan Timor Tengah Selatan yang harus ditunda pelaksanaannya dikarenakan kurangnya syarat minimum 2 pasangan calon. Mengingat pentingnya pelaksanaan pilkada sebagai bagian dari pemerintahan daerah maka pilkada mutlak harus tetap berlangsung meskipun hanya terdapat satu pasangan calon yang terdaftar tanpa kehilangan sifat demokratis. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang No. 8 tahun 2015 terhadap UUD NRI 1945 memutuskan bahwa pilkada masih tetap bisa berlangsung tanpa kehilangan sifat demokratisnya meskipun hanya terdapatan satu pasangan calon. Pemilihan dilaksanakan dengan mekanisme plebisit atau lazim dikenal oleh masyarakat dengan nama referendum, yaitu dengan cara masyarakat diminta untuk memilih setuju atau tidak setuju dengan pasangan calon tunggal. Pemilihan Kepala Daerah dengan Satu Pasangan Calon merupakan solusi yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi akibat dari terbentuknya Undang- Undang No. 8 tahun 2015.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH.126/16 Pra m
Uncontrolled Keywords:	Pemilihan Umum Kepala Daerah, Referendum, Calon Tunggal
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3289-3367 Organs of government > K3290-3304 The people. Election law
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM HERDITO PRABAGDO, 031211132090 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor ZENDI WULAN AYU WIDHI P, S.H., LL.M UNSPECIFIED
Depositing User:	sugiati
Date Deposited:	01 Jun 2016 12:22
Last Modified:	01 Jun 2016 12:22
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/30841
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item