PENGARUH TATA KELOLA PEMBINAAN PEMERINTAH TERHADAPKINERJA DAN STRUKTUR USAHA SUB SEKTOR INDUSTRI KECILDI PROVINSI SUMATERA UTARA

SONANG SITOHANG, 090214932D (2006) PENGARUH TATA KELOLA PEMBINAAN PEMERINTAH TERHADAPKINERJA DAN STRUKTUR USAHA SUB SEKTOR INDUSTRI KECILDI PROVINSI SUMATERA UTARA. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
sitohangso.pdf

Download (432kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s3-2007-sitohangso-3516-dise14-6.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Untuk meningkatkan kesejahteraan masvarakat adalah melalui pembangunan ekonomi nasional dan perwilavahan. Oleh sebab itu apapun yang terjadi pembangunan untuk setiap sektor seperti halnya sektor industri dan perdagangan hares dilakukan secara berkesinambungan (sustainable development) dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada seoptimal mungkin. Pelaksanaan pemangunan tidak terlepas dari peranan pemerintah dengan berbagai kebijakan (Government Policy) balk berupa pembinaan teknis maupun kebijakan dalam menetapkan program, peraturan-peraturan, ketentuan dan perundang-undangan yang diimplementasikan untuk setiap sektor potensial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, efisien dan efektif. Sub Sektor Industri Kecil yang merupakan salah satu penggerak Ekonomi Daerah, dimana dalam penelitian ini difokuskan terhadap komoditi Industri Kecil Penggerak Ekonomi Daerah (IK-PED) yang terus dikembangkan oleh pemerintah sampai saat ini, merupakan bagian dari sektor industri yang turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu untuk meningkatkan kontribusi sektor tersebut, berbagai kebijakan telah ditempuh oleh pemerintah inelalui pembinaan secara berkesinambungan (Sustainable Establishment). Orientasi kebijakan pembinaan pemerintah diarahkan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh pengusaha Industri Kecil Penggerak Ekonomi daerah yaitu, (1) rendahnya ketrampilan teknis, (2) peraturan pemerintah berupa Iayanan perizinan yang kurang mendukung, (3) terbatasnya permodalan, (4) kemampuan promosi dan pemasaran yang terbatas, dan (5) minimnya tenaga penyuluh industri dan perdagangan Untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh pengusaha industri kecil seperti tersebut diatas, pernerintah mengeluarkan kebijakakan pembinaan berupa program, (1) bantuan pelatihan teknis, (2) peraturan pemerintah yang mendukung operasional usaha berupa kemudahan dalam penerbitan izin, (3) bantuan permodalan, (4) bantuan pemasaran, dan (5) bantuan tenaga penyuluh industri dan perdagangan. Program ini, masih tetap dilakukan oleh permerintah sampai saat ini seperti ditandaskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2005). Tata kelola program pembinaan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan perkembangan struktur unit usaha industri kecil sebagai salah situ kontributor terhadap pembangunan ekonomi nasional sehagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang no 9 tahun 1995 tentang pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM). Kinerja dan Perkembangan Struktur unit Usaha Industri Kecil pertumbuhan jumlah unit usaha rata-rata meningkat sebesar 8.8%. penyerapan tenaga kerja tumbuh rata-rata 9,8%. pertumbuhan nilai investasi 11,2% dan pertumbuhan nilai produksi (ornzet) penjualan meningkat 12,2% setiap tahun. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris Pengaruh tata kelola pembinaan Pemerintah yang meliputi bantuan pelatihan teknis, peraturan pemerintah, bantuan permodalan, bantuan pemasaran, dan bantuan tenaga penyuluh industri dan perdagangan terhadap kinerja dan unit usaha diprediksi dengan menggunakan teori human capital, teori kebijakan publik. regulasi dan heberapa hasil penelitian terdahulu haik yang mendukung maupun yang menolak sehagian. Dalam studi ini terdapat sebelas hipotesis dan populasi adalah pengusaha (owner) industri pengerak ekonomi daerah OK-PF,D) yang pernah mendapat bantuan pembinaan dari pemerintah di provinsi sumatera utara sebanyak 2.468 pengusaha dengan tujuh jenis komoditi yang dihasilkan. Pengambilan sampel sebanyak I50 sampel pengusaha IK-PFD didasarkan pada jumlah 30 indikator dikali 5, menggunakan metode stratified proporsional pursosive sampling, dan pengambilan sampel dilakukan di masing-masing komoditi sentra binaan utama pemerintah secara proporsional. Variabel penelitian terdiri dari 7 variabel laten dengan 30 indikator yang dikembangkan dengan skala interval dan rasio. Lima variabel laten menggunakan skala interval (satu sampai lima) yaitu pelatihan, peraturan pemerintah, permodalan, pemasaran dan penyuluh indag. Sedang dua variabel laten lainnya yaitu kinerja usaha dan struktur unit usaha menggunakan skala rasio. Untuk menjawab masalah penelitian dan pengujian hipotesis digunakan model persamaan struktural (struktural equation model (SEM) dengan bantuan program aplikasi AMOS 4.01) Dari sebelas hipotesis yang diajukan, ternyata sepuluh hipotesis tentang pengaruh tata kelola pembinaan pemerintah meliputi pelatihan teknis, pelatihan pemerintah, permodalan, pemasaran dan penyuluh indag terhadap kinerja usaha dan struktur usaha dan pengaruh kinerja usaha terhadap struktur usaha seluruhnya signifikan. Sembilan hipotesis berpengaruh positif signifikan sedangkan dua hipotesis berpengaruh negatif signifikan yaitu pengaruh peraturan pemerintah terhadap kinerja dan struktur usaha. Temuan terpenting yang belum pernah diteliti sebelumnya yaitu : ditemukan bahwa pengaruh kinerja usaha terhadap struktur usaha sebesar 0,8037. Nilai koefisien jalur tersebut paling besar diantarakesepuluh koefisien jalur lainnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengaruh kinerja usaha terhadap struktur usaha merupakan pengaruh dominan diantara kesepuluh lainnya. Hasil analisi SEM diperkuat dengan uji beda dua rata-rata berpasangan yang membuktikan bahwa pertumbuhan investasi, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan omset penjualan sebelum dan. sesudah dibina oleh pemerintah terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah berhasil dalam menata dan mengelola pembinaannya melalui bantuan pelatihan peraturan pemerintah, permodalan, pemasaran dan penyuluh indag sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang pemberdayaan UKM. Hal ini dilihat dengan adanya kenaikan struktur usaha dari industri mikro ke industri kecil. Hasil analisi SEM diperkuat oleic uji Chi Square untuk mengetahui hubungan antar dua indikator kinerja usaha dengan tiga indikator struktur usaha. Ternyata dari enam uji Chi Square menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat. Hal ini menunjukkan tidak hanya terdapat hubungan antara konstruk kinerja dengan struktur usaha. namon sekaligus lebih detail hubungan antara indikator pada kedua konstruk tersebut. Disamping temuan utama di atas, ada beberapa temuan Iainnya yaitu ; pengaruh pelatihan teknis terhadap kinerja usaha positif signifikan, tidak mendukung hasil penelitian Mulyadi (1999), pengaruh peraturan pemerintah terhadap kinerja dan struktur usaha negatif signifikan. tidak mendukung teori Vasant Desai (2003). pengaruh penyuluh industri dan perdagangan terhadap kinerja usaha positif dan signifikan. tidak mendukung hasil penelitian Mulyadi (1999).

Item Type: Thesis (Disertasi)
Additional Information: KKB KK-2 Dis E 14/06 Sit p
Uncontrolled Keywords: Government policy, establishment, performance, unit structure business development, Small Industry Rural Economic Crusade
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG8011-9999 Insurance > HG8111-8123 Government policy. State supervision
Divisions: 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Ekonomi
Creators:
CreatorsNIM
SONANG SITOHANG, 090214932DUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorMuhammad Amin, Prof. Dr., dr., Sp.P(K)UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Yusuf Jailani
Date Deposited: 03 Oct 2016 01:38
Last Modified: 19 Jun 2017 20:32
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/32314
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item