BAHAR SINRING, 099913659 D (2003) ANALISIS KEMANDIRIAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN EKONOMI MEMASUKI ERA OTONOMI DAERAH DI KOTA MAKASSAR DAN KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s3-2007-sinringbah-3501-dise20-5-abs.pdf Download (305kB) | Preview
Preview	Text (FULL TEXT) 32652.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat den Daerah, yang secara nasional berlaku pada tanggal 1 Januari 2001, menyebabkan terjadinya perubahan mendasar dalam kebijakan pembangunan daerah di Indonesia. Implikasi kebijakan tersebut adalah daerah dituntut berbenah dan menyiapkan diri untuk lebih mandiri, yaitu berusaha meningkatkan kemampuan keuangan atau kapasitas fiskal daerah. Hal ini menjadi sangat penting, karena sangat menentukan mampu tidaknya suatu daerah untuk berotonomi. Artinya, daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus merupakan bagian terbesar dari seluruh penerimaan daerah. Dangan demikian ketergantungan kepada bantuan pusat menjadi seminimal mungkin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemandirian pemerintah daerah dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah. Kemandirian pemerintah daerah ditentukan dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu; (1). Perbandingan atau rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Penerimaan Daerah (TPD), (2). Perbandingan atau rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pengeluaran Pembangunan (PP), den (3). Perbandingan atau rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pengeluaran Rutin (PR). Berdasarkan ketiga pendekatan tersebut, diketahui bahwa kemandirian pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD. Dangan demikian, meningkatnya penerimaan daerah yang bersumber dari PAD, menunjukkan adanya kecenderungan bahwa pemerintah daerah memiliki kemandirian dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan metoda purposive sampling, dengan menentukan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa sebagai daerah penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan secara runtun waktu (time series) dari tahun 1981 sampai dengan tahun 2000 yang terdiri dari; Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bantuan atau Subdiri (BD), Pengeluaran Pembangunan (PP), Pengeluaran Rutin (PR), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Jumlah Penduduk (POP). Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif dan analisis kuantitatif dengan menggunakan model persamaan regresi linier berganda (multiple linear regression) yang diselesaikan dengan bantuan program SPSS Versi 10.1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipengaruhi oleh bantuan atau subsidi, pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin, produk domestik regional brute, dan jumlah penduduk. Bantuan atau subsidi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berpengaruh negatif dan nyata (signifikan) terhadap PAD. Pengeluaran pembangunan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Pengeluaran rutin yang dianggarkan oleh pemerintah daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Produk domestik regional brute mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PAD. Meskipun tidak secara eksplisit dihipotesiskan dalam disertasi ini, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa, kemandirian pemerintah daerah dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah, ditentukan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika dilihat dari rasio antara PAD dengan TPD, maka pemerintah daera Kota Makassar dan pemerintah daerah Kabupaten Gowa belum mandiri. Jika dilihat dari rasio antara PAD dengan PP, maka pemerintah daerah Kota Makassar dan pemerintah daerah Kabupaten Gowa memiliki kemandirian dalam manajemen pembangunan ekonomi. Jika dilihat dari rasio antara PAD dengan PR, maka pemerintah daerah Kota Makassar dan pemerintah daerah Kabupaten Gowa belum mandiri. Berdasarkan hasil temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kemandirian pemerintah daerah Kota Makassar dan pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah, diperlukan suatu langkah yang terpadu antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, berupa penyerahan pajak-pajak potensif kepada pemerintah daerah baik dalam pemungutan maupun dalam perolehan dan pemanfaatannya. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sandiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan paran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena daerah adalah daerahnya pusat, dan pusat adalah pusatnya daerah.

Actions (login required)

View Item