KEPAILITAN SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG TIDAK DIJALANKAN DENGAN SUKARELA

RIZKI AMALIA MULIKA, 031211131078 (2016) KEPAILITAN SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG TIDAK DIJALANKAN DENGAN SUKARELA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (HALAMAN DEPAN)
1. HALAMAN DEPAN.pdf

Download (887kB) | Preview
[img] Text (BAB I)
2. BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (538kB) | Request a copy
[img] Text (BAB II)
3. BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (585kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
4. BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (564kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
5. BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (351kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
6. DAFTAR BACAAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (538kB) | Request a copy
[img] Text (LAMPIRAN)
7. LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Mendapatkan upah merupakan tujuan manusia dalam menjalani Pekerjaan. Namun tidak dipungkiri bahwa terdapat perusahaan yang kerap menunda pembayaran upah buruhnya atau bahkan tidak membayar upah tersebut sama sekali, bahkan setelah terdapat Putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Maka salah satu cara alternatif yang dapat dilakukan oleh buruh/pekerja untuk memperoleh haknya adalah dengan melakukan Permohonan Pailit ke Pengadilan Niaga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengajuan permohonan pailit oleh buruh/pekerja kepada perusahaan yang tidak membayar upah/pesangon buruh secara sukarela sedangkan telah terdapat putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan kedudukan buruh atas upah/pesangon yang belum dibayarkan ketika perusahaan dalam keadaan pailit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan mengkaji secara sistematika norma dan aturan hukum yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, buruh dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga terhadap pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Kedudukan pengusaha disini adalah debitor, sementara Pekerja/buruh mempunyi kedudukan sebagai kreditor preferen. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 Tahun 2013 menegaskan pelunasan upah pekerja mendahului semua jenis kreditor baik kreditor separatis, maupun kreditor preferen lainnya. Setelah itu hak-hak pekerja lainnya akan dibayar sesuai dengan ketentuan awal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.142/16 Mul k
Uncontrolled Keywords: Kepailitan, Upah Pekerja, Permohonan Pailit
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1370-1395 Insolvency and bankruptcy. Creditors' rights
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
RIZKI AMALIA MULIKA, 031211131078UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorM. HADI SUBHAN, Dr., S.H., M.H., C.N.UNSPECIFIED
Depositing User: sugiati
Date Deposited: 11 Jun 2016 11:38
Last Modified: 11 Jun 2016 11:38
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33008
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item