PENGHAPUSAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PERDAGANGAN BAHAN TAMBANG (LUMPUR ANODA) UNTUK PABRIK PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN (SMELTER)

RIZQA SHOFIANA, 031211131028 (2016) PENGHAPUSAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PERDAGANGAN BAHAN TAMBANG (LUMPUR ANODA) UNTUK PABRIK PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN (SMELTER). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (HALAMAN DEPAN)
HALAMAN DEPAN.pdf

Download (962kB) | Preview
[img] Text (BAB I)
skripsi rizqa_Part12.pdf
Restricted to Registered users only

Download (597kB) | Request a copy
[img] Text (BAB II)
skripsi rizqa_Part13.pdf
Restricted to Registered users only

Download (842kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
skripsi rizqa_Part14.pdf
Restricted to Registered users only

Download (408kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
skripsi rizqa_Part15.pdf
Restricted to Registered users only

Download (282kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
skripsi rizqa_Part16.pdf
Restricted to Registered users only

Download (292kB) | Request a copy
[img] Text (LAMPIRAN)
skripsi rizqa_Part17.pdf
Restricted to Registered users only

Download (9MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki kekayaan mineral yang melimpah berpotensi untuk meraup keuntungan yang lebih dengan meningkatkan industri pertambangan utamanya di sektor hilir. Industri pertambangan merupakan sektor ekonomi nasional yang cukup strategis untuk menyumbangkan pendapatan negara dan perluasan lapangan pekerjaan. Konsep hilirisasi pertambangan diwacanakan pemerintah untuk mendorong kesadaran negara, pengusaha dan masyarakat untuk dapat mengurangi ketergantungan impor dengan mengolah bahan tambangnya sendiri. Pengusaha pertambangan sebagai salah satu aktor utama dalam hilirisasi ini juga harus memperoleh kesempatan dalam hal dukungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai suatu wujud ketegasan dalam mengembangkan industri pertambangan dengan tetap berada di bawah pengawasan pemerintah. Tujuan hilirisasi adalah bentuk implemetasi dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mana negara menguasai kekayaan bumi dan air untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Salah satu sektor yang saat ini sedang dibutuhkan dukungan dari pemerintah adalah sektor pengolahan dan pemurnian lumpur anoda. Dimana lumpur anoda diwajibkan oleh pemerintah untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian namun terkendala dengan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini menjadi kendala besar bagi pembangunan industri pengolahan dan pemurnian. Untuk itu diperlukan perlindungan dengan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai khususnya bagi pengusaha yang membeli lumpur anoda untuk diolah menjadi emas bantangan. Dengan demikian ini dikaji berdasarkan fungsi dan prinsip pajak agar timbul suatu keadilan dan kepastian hukum.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK FH.146/16 Sho p
Uncontrolled Keywords: Pajak Pertambahan Nilai, Lumpur Anoda, Pengolahan dan Pemurnian
Subjects: K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
RIZQA SHOFIANA, 031211131028UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorHERINI SITI AISYAH, Dr.,Rr.,SH.,M.HUNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id
Date Deposited: 16 Jun 2016 03:49
Last Modified: 16 Jun 2016 03:49
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33074
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item