STATUS ANAK LUAR KAWIN DAN HAK KEPERDATAANNYA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010 (ANALISIS KASUS PUTUSAN MK NO.46/PUU-VIII/2010)

SARI PRIASTUTI, 031142217 (2016) STATUS ANAK LUAR KAWIN DAN HAK KEPERDATAANNYA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010 (ANALISIS KASUS PUTUSAN MK NO.46/PUU-VIII/2010). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
ABSTRAKSI.pdf

Download (146kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
TMK.64-16 Pri s.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Maraknya kasus perkawinan siri yang berkembang di masyarakat sekarang ini banyak mengundang kontroversi. Berbagai masalah perempuan dan anak di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks serta mendapat sorotan publik demikian besar, seperti kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik maupun mental, anak terlantar yang tidak mendapat perlindungan dan hakhaknya sebagai warga Negara tidak terpenuhi.. Kedudukan anak sebagai anugerah Tuhan dan generasi penerus bangsa perlu mendapat perlindungan agar bisa berkembang secara layak baik secara jasmani, rohani dan sosial. Berikut sebagai gambaran dari kasus perkawinan siri pada tahun 1993 antara artis penyanyi Machica Mochtar dan Moerdiono yang dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. Sebagai seorang anak sejak kecil hak-hak Iqbal tidak dipenuhi oleh Moerdiono yang sudah bercerai dengan ibunya. Dari kondisi ini Machica Mochtar melakukan upaya permohonan pengujian Pasal 2 ayat (2) dan 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan surat putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 17 Februari 2012. Dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memutuskan perubahan pasal 43 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki – laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi (MK) hanya mengabulkan sebagian permohonan dari machicha yaitu bahwa benar Moerdiono adalah ayah biologis dari Muhammad Iqbal Ramadhan. Terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinan orang tuanya dan pro kontra atas status anak luar kawin dalam masyarakat anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan. Mengenai masalah penafkahan dan pewarisan untuk anak luar kawin hak waris anak luar kawin terhadap harta ayah biologisnya pada umumnya tetap diperhitungkan walaupun tidak mendapatkan hak untuk mewaris seperti dalam hukum Islam. Pembagian harta waris tesebut akan disesuaikan menurut hukum yang berlaku baik hukum waris BW, hukum waris Islam dan hukum waris Adat. Dan dalam hukum Islam istilah pewarisan bisa diganti dengan istilah hibah.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK.64/16 Pri s
Uncontrolled Keywords: Perkawinan Siri,hukum waris BW,hukum waris Islam dan hukum waris Adat , hibah
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K623-968 Civil law > K625-709 Persons > K670-709 Domestic relations. Family law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
SARI PRIASTUTI, 031142217UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSri Handajani, Dr. , S.H.,M.Hum.UNSPECIFIED
Depositing User: Guruh Haris Raputra
Date Deposited: 23 Jun 2016 01:33
Last Modified: 23 Jun 2016 01:33
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33232
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item